Ketua Tim Advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera, siapapun yang melarang justru bertentangan dengan Tap MPR Nomor VII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Tim Advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan aksi 313, yang rencananya digelar Jumat 31 Maret 2017, tidak boleh dilarang. Lain itu, siapapun yang melarang justru bertentangan dengan Tap MPR Nomor VII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Aksi ini tidak bisa dilarang, justru seharusnya presiden mendengarkan suara rakyat yang memintanya mencopot Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, karena bertatus terdakwa. Kalau tidak dicopot presiden justru melanggar hukum,” kata Kapitra Ampera, Selasa 28 Maret 2017.

Menurut Kapitra Ampera, dirinya juga berharap polisi menjaga aksi ini karena sudah memberitahukan rencana aksi, bukannya melarang. “Ini negara hukum bukan negara kekuasaan, setiap warga negara bebas menyampaikan aspirasinya sepanjang tidak melanggar aturan,” kata Kapitra Ampera.

Lebih lanjut, Kapitra Ampera juga menjelaskan, aksi 313 bukanlah untuk menekan Presiden tetapi meminta presiden mendengar suara rakyat. Presiden harus mematuhi undang-undang bukan menafsirkan aksi ini sebagai alat untuk menekan atau memecah belah persatuan.

Sementara diketahui, rencanya Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar Aksi 313, Jumat 31 Maret 2017. Aksi ini digelar serupa dengan kegiatan 212, tapi aksi ini fokus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama.

SUMBERposkotanews.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR