ilustrasi-ruang-sidang-atau-ruang-pengadilan
ilustrasi. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, IKAHI mengeluhkan kondisi Indonesia yang kekurangan hakim kepada Presiden Jokowi dan meminta solusi atas hal tersebut.

“Yang pertama kami sampaikan kepada Presiden bahwa di Indonesia terjadi kekurangan hakim karena sudah tujuh tahun tidak ada penerimaan hakim di Indonesia,” ujar Suhadi, Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Para Pengurus Pusat IKAHI yang ikut hadir pada pertemuan itu antara lain, Ketua Umum H Suhadi, Ketua I I Gusti Agung Sumanatha, Ketua II H Amran Suadi, Ketua III Burhan Dahlan, Ketua IV H Yulius Rivai, Sekretaris Umum Kadar Slamet, Sekretaris I M Fauzan, Bendahara I Abdul Goni, dan Bendahara II Multiningdyah Elly Mariani. Sementara Presiden Jokowi didampingi Menkumham Yasonna Laoly dan Seskab Pramono Anung.

Seperti dilansir ANTARANews, ketua umum IKAHI mengatakan krisis hakim terjadi di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir sedangkan hakim yang pensiun terus terjadi sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan.

“Oleh sebab itu karena tidak ada penerimaan hakim selama tujuh tahun maka terjadi kekurangan hakim di Indonesia terutama di tingkat pertama dan di tingkat banding,” kata Suhadi.

Terlebih lagi menurut Suhadi, ada Keputusan Presiden RI tentang pemekaran wilayah yang harus didirikan pengadilan di dalamnya. Tercatat ada 86 daerah baru yang harus ada pengadilannya, dan pengadilan belum dapat melaksanakan Keppres tersebut salah satunya karena kekurangan hakim.

“Jika di dalam satu pengadilan itu dibutuhkan lima orang hakim, ketua, wakil dan tiga anggotanya maka dibutuhkan sekitar 512 orang hakim di pengadilan yang ada di dalam keppres tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluhkan perihal pemotongan usia pensiun hakim kepada Presiden, dan juga menolak permintaan lembaga lain yakni Komisi Yudisial untuk berbagi tanggung jawab atau “share responsibility” dalam hal organisasi, administrasi, serta finansial.

“Ini juga ditolak oleh hakim seluruh Indonesia karena perjuangan hakim selama berpuluh-puluh tahun bahwa satu atap itu harga mati kalau dicerai-beraikan lagi dalam berbagai atap nanti akan terjadi lagi hal serupa sebelum satu atap,” kata ketua umum Ikatan Hakim Indonesia itu.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR