Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin, Partai Golkar telah terbiasa jatuh bangun dan mengalami dinamika.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan keresahan Generasi Muda Partai Golkar terhadap pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) hanya aspirasi segelintir kader.

Lain itu, dirinya menilai, mayoritas kader Partai Golkar tidak resah akan hal itu hingga mendorong pergantian pucuk pimpinan.

“Saya kira sih biasa. Tapi kalau menurut aturan sendiri, rasanya mayoritas kader Partai Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa),” kata Mahyudin saat dikonfirmasi di kediaman Agung Laksono di Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Minggu 26 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Mahyudin, Partai Golkar telah terbiasa jatuh bangun dan mengalami dinamika. Lain itu, dirinya mencontohkan kasus yang pernah menjerat Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dalam kasus Bulog.

“Waktu kasus Bulog Gate, Pak Akbar sempat masuk tahanan, sempat didakwa bersalah, dulu tidak ada tuh kami berpikir Munaslub,” tegas Mahyudin.

Selain itu, dijelaskan Mahyudin, dirinya menilai dalam kasus dugaan korupsi pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), tidak ada syarat yang mendukung untuk dilakukan Munaslub. Karena itu, Munaslub tidak mungkin terjadi.

Selanjutnya, juga dikatakan Mahyudin, diperlukan sanksi bagi tindakan Generasi Muda Partai Golkar yang dapat mengakibatkan terpecahnya partai. Lain itu, dirinya meminta DPP Partai Golkar untuk tegas memberikan sanksi.

“Jangan dibiarkan. Saya lebih setuju diberi sanksi. DPP yang memutuskan sanksi apa yang tepat,” kata Mahyudin.

Seperti diberitakan, politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurniawan mengatakan, suasana yang berkembang di masyarakat terkait kasus e-KTP tidak menguntungkan Partai Golkar terhadap agenda politik terdekat, yakni verifikasi partai dan Pilkada 2018.

“Suasana yang berkembang di masyarakat tidak menguntungkan Golkar. Golkar seperti jadi bulan-bulanan identik dengan Golkar dan ketum, tidak kondusif menghadapi event politik,” kata Ahmad Doli di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat 23 Maret 2017 lalu.

Selain itu, Doli meminta internal Golkar menyadari situasi yang berkembang di masyarakat. Beberapa pertemuan digelar untuk mencari solusi agar Golkar keluar dari kasus e-KTP. Sebab, menurut Doli, kasus tersebut tidak melibatkan Golkar sebagai institusi.

“Kami terus melakukan pertemuan, kemudian berkomunikasi dengan Dewan Kehormatan, pakar dan pertimbangan, serta senior Golkar seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla juga ke Setya Novanto,” tandas Ahmad Doli Kurniawan.

loading...