Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI, Nadjamuddin Ramly, alasan pemberhentian karena Ahmad Ishomuddin sudah lama tidak aktif di kepengurusan..

JAKARTA, harianpijar.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) membenarkan Ahmad Ishomuddin sudah tidak lagi menjabat wakil ketua Komisi Fatwa MUI.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI, Nadjamuddin Ramly, Ahmad Ishomuddin benar telah dinonaktifkan. “Ya, sudah dinonaktifkan kemarin,” kata Nadjamuddin Ramly, saat dihubungi, Sabtu 25 Maret 2017.

Lebih lanjut, dikatakan Nadjamuddin Ramly, alasan pemberhentian karena Ahmad Ishomuddin sudah lama tidak aktif di kepengurusan. “Dia tidak pernah ikut rapat kepengurusan dan sejumlah kegiatan MUI lain,” kata Nadjamuddin Ramly.

Selanjutnya, juga dijelaskan Nadjamuddin Ramly, dirinya memastikan pemecatan Ahmad Ishomuddin tidak berkaitan dengan kesaksiannya di sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa 21 Maret 2017 lalu.

“Kesaksian itu tidak dipertimbangkan. Karena kan dia bersaksi sebagai pribadi,” jelas Nadjamuddin Ramly.

Seperti diberitakan, dalam sidang kasus dugaan penodaan agama ke-15, Ahmad Ishomuddin menjadi saksi ahli agama untuk meringankan tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lain itu, dalam kesaksiannya Ahmad Ishomuddin mengatakan, penggunaan Al Maidah ayat 51 tidak bisa digunakan dalam kaitannya dengan kampanye.

Selain itu, menurutnya Al Maidah 51 digunakan sebagai petunjuk umat Muslim dahulu saat melancarkan perang dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ayat tersebut, digunakan untuk melindungi orang-orang beriman dari kaum munafik. Dirinya juga menegaskan ayat hanya boleh dipakai jika ada kaitannya dengan perang.

Sementara, Ahmad Ishomuddin juga mempertanyakan produk hukum Pernyataan Sikap dan Keagamaan (PSK) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Saya belum pernah tahu ada PSK MUI. Yang saya tahu produk hukum yang paling tinggi adalah fatwa,” tegas Ahmad Ishomuddin.

Selanjutnya, dirinya juga menyayangkan sikap MUI yang mengeluarkan PSK tersebut tanpa melalui proses tabayun atau konfirmasi. Sedangkan, menurutnya PSK MUI ini pun dianggap sebagai pemicu membesarnya persoalan.

“Harusnya, sebagai umat Islam, kita dilarang menjustifikasi seseorang. Harus ada tabayun dahulu. Jadi, ya, ini saya anggap sebagai pemicu bertambahnya masalah,” tandas Ahmad Ishomuddin.

SUMBERMetrotvnews.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR