Jurubicara Gerakan Advokat Bhineka Tunggal Ika, Agustinus Nahak, sejak Munarman mencabut praperadilan pada, 20 Februari lalu, hingga saat ini belum ada informasi perkembangan kasusnya dari kepolisian.

JAKARTA, harianpijar.com – Empat orang pengacara yang tergabung dalam Gerakan Advokat Bhineka Tunggal Ika mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali memantau perkembangan kasus Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Lain itu, Tim pengacara ini yang mendampingi pihak pelapor ihwal kasus Munarman yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali. Selain itiu, kedatangan tim kuasa hukum ke Polda Bali untuk menemui Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol Kenedy, untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan penghinaan terhadap pecalang oleh jurubicara Front Pembela Islam Munarman.

Namun, pertemuan tidak dapat dilakukan, karena Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol Kenedy, lantaran sedang tidak berda di Bali.

Sementara, menurut jurubicara Gerakan Advokat Bhineka Tunggal Ika Agustinus Nahak mengatakan, sejak Munarman mencabut praperadilan pada, 20 Februari lalu, hingga saat ini belum ada informasi perkembangan kasusnya dari kepolisian.

“Pihak Polda Bali harus update kepada masyarakat jadi supaya tidak bikin polemik dan bingung. Ini kelanjutannya seperti apa, karena pihak proses penegakan hukum kepolisian,” kata Agustinus Nahak, Jumat, 24 Maret 2017.

Sedangkan, salah satu anggota kuasa hukum lainnya, Valerian Libert Wangge mengatakan, bahwa Munarman tidak bisa berdalih dari kasus. “Kalau selalu mempersoalkan locus delicty. Kami ingatkan kasus Munarman menggunakan pasal 28 UU ITE artinya locus di seluruh Indonesia,” kata Valerian Libert Wangge.

Selain itu, karena Munarman terus berdalih, tim Gerakan Advokat Bhineka Tunggal Ika berharap agar Munarman ditahan karena sudah berstatus tersangka. Agar tidak ada alasan bagi Munarman bila mempermasalahkan jarak.

“Saran kami ke pihak Polda Bali (Munarman ditahan), ini biar proses berjalan cepat dan penyidik punya otoritas dengan pertimbangan objektif. Proses ini harus terang benderang,” tegas Valerian Libert Wangge.

Selanjutnya, Valerian Libert Wangge menjelaskan, menurutnya penanganan kasus tersebut harus komperhensif.

“Kami melihat ada tiga pasal yang disangkakan. Ada pasal 55 berbunyi turut serta membantu, jadi potensi tersangka lain yang upload (video) dan izin dari pimpinan organisasi,” katanya Valerian Libert Wangge.

Sementara, Polda Bali telah menetapkan satu tersangka baru pada pertengahan Februari, Hasan Ahmad yang mengunggah video Munarman menuduh pecalang (petugas keamanan adat di Bali) melempari rumah penduduk dan melarang umat Islam shalat Jumat.

Namun,  Hasan Ahmad sudah dua kali tidak memenuhi pemanggilan sebagai tersangka. “Kami sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang untuk dia Hasan Ahmad,” kata Kabid Humas Polda Bali Ajun Komisaris Besar Hengky Widjaja.

Sedangkan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis yang sudah dua kali dipanggil sebagai saksi juga belum hadir memenuhi paggilan. .

Munarman dilaporkan ke Polda Bali, Senin, 16 Januari 2017 karena ucapannya dalam video yang diunggah di YouTube. Video itu berdurasi 1:24:19 berjudul Heboh FPI Sidak Kompas. Munarman dinilai berbicara tanpa bukti. Juru bicara FPI itu disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 dan atau pasal 156 KUHP

SUMBERTempo.co
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR