Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ‎Desmon J. Mahesa, Andi Narogong baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ‎Desmond J. Mahesa meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu membuat pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong buka-bukaan kasus dugan korupsi proyek pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Saya ragu dengan Andi Narogong, dia tutup mulut selesai semua, kan,” kata Desmond J. Mahesa, di Jakarta, Jumat 24 Maret 2017.

Menurut Desmond J. Mahesa, Andi Narogong baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Lain ittu, Namanya disebut Andi Narogong karena dia punya tempat bisnis konveksi di Jalan Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Lebih lanjut, ditegaskan Desmond J. Mahesa, Andi Narogong disebut-sebut sebagai kunci untuk mengungkap kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Negeri, Irman dan Sugiharto, Andi Narogong disebut berperan sebagai pengelola duit tersebut.

Selain itu, sederet nama anggota DPR (sebagian mantan) tercantum dalam berkas dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang diduga menerima duit dari Andi Narogong.

Karena itu, menurut Desmond J. Mahesa, dirinya penasaran dengan informasi yang menyebutkan ada bagi-bagi uang. Sementara, dirinya juga merasakan ada yang belum tuntas dari informasi tersebut. Sebab itu, dirinya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkapnya.

“‎Pertanyaannya, apa betul ini bagi-bagi. Kalau bagi-bagi kan semua orang kan dapat. Kalau dari data-data, semua anggota Komisi II dan beberapa pimpinan fraksi. Nah, pertanyaannya, kenapa pimpinan fraksi lain tidak muncul,” kata Desmond J. Mahesa. ‎

Lain itu, dikatakan Desmond J. Mahesa, Partai Demokrat misalnya, di masa lalu. PDI Perjuangan. Atau saya pernah jadi pimpinan fraksi, kok nggak muncul.‎ Nah ini baru tuntas masalahnya.

“Atau, ini adalah proyek partai besar, ya harus tuntas,” ‎kata Desmond J. Mahesa.

Selain itu, dijelaskan Desmond J. Mahesa, dirinya menyimpan kecurigaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Persoalan kami di DPR hari ini adalah‎ bahwa katanya KPK pilih-pilih kasih. Atau memang ini ketidakmampuan KPK untuk menentukan tersangka selanjutnya,” jelas Desmond J. Mahesa. ‎

Sedangkan, menurut Desmond J. Mahesa, dirinya berharap Andi Narogong blak-blakan agar kasus menjadi terang benderang, terutama benarkah nama-nama politikus yang tercantum dalam berkas dakwaan jaksa KPK benar.

Lain itu, menurutnya Komisi Pemberantasan Koruosi (KPK) “bermain sinetron” jika tidak bisa membuktikan.

“Misalnya Pak Setya Novanto (Ketua DPR-red), Pak Gamawan Fauzi (Mantan Mendagri), Jafar Hafzah, Ganjar Pranowo (gubernur Jawa Tengah), semua orang sudah diberitakan terlibat e-KTP, ternyata data-datanya tidak mendukung ke situ. Kan ini persoalan,” kata Desmond J. Mahesa.

Karena itu, dikatakan Desmond J. Mahesa, profesionalisme Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalani tupoksinya jadi seperti kampungan gitu lho. Jadi saya harap ke depan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuktikan ini agar wajah penegakan hukum di bidang korupsi ini adalah wajah yang baik.

Kesannya tumpul terhadap atas dan kiri kanan juga nggak jelas juga,” kata Desmond J. Mahesa.

Sementara, Komisi Hukum DPR akan rapat kerja dengan KPK ‎pada awal April. Rencananya rapat yang akan dipimpin Desmond J. Mahesa, intinya untuk mengevaluasi kinerja KPK.

Menurut Desmond J. Mahesa evaluasi penting dilakukan karena dia curiga saat ini KPK dijadikan “panggung atau kuda tunggangan” untuk meraih popularitas komisioner KPK. Lain itu, menurutnya Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) periode sekarang belum berprestasi.

“Karena kami berharap lebih pada KPK dan sudah saatnya KPK membuktikan lebih juga. Kalau ini nggak tuntas ini (E-KTP) ini kan kaya panggung sandiwara saja. Akhirnya pemain filmnya yang terkenal. Bukan itu tujuan pemberantasan korupsi,” tandas Desmond J. Mahesa.

loading...