Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putri, sejumlah pihak yang mengembalikan uang terkait proyek pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasiss elektronik (e-KTP) juga dihadirkan dalam sidang.

JAKARTA, harianpijar.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sejumlah pihak yang mengembalikan uang terkait proyek pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) juga dihadirkan dalam sidang. Lain itu, sedikitnya ada 14 orang yang mengembalikan uang tersebut.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putri, ada 14 orang yang mengembalikan uang terkait peroyek e-KTP, juga akan dihadirkan dalam sidang.

“Iya, dihadirkan dalam sidang. Tapi jangan fokus di situ dong,” kata Irene Putri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 23 Maret 2017 malam.

Lebih lanjut, dijelaskan Irene Putri, dirinya enggan menyebutkan siapa saksi tersebut. Namun, menurutnya bahwa beberapa di antaranya telah bersaksi di pengadilan.

Sementara diketahui, saksi yang telah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yaitu Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi Temenggung, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni, mantan Direktur Jenderal Adminsitrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh.

Selanjutnya, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami, Kepala Bagian Perencanaan Kemendagri Wisnu Wibowo dan kepala Subag Perencanaan pada Sesditjen Dukcapil Kemendagri, Suparmanto.

Selain itu, jaksa penuntut umum KPK juga menghadirkan Mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap, dua Mantan Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi dan Teguh Juwarno, mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani serta Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi.

“Oh, itu ada yang sudah bersaksi,” jelas Irene Putri.

Sebelumnya, jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah juga enggan menyebutkan siapa saja yang mengembalikan uang terkait kasus e-KTP.

Dari 14 orang yang mengembalikan uang, KPK menghimpun Rp 30 miliar. Mereka yang telah memulangkan uang terdiri dari anggota legislatif dan pihak eksekutif. Lain itu, KPK juga telah menyita Rp 220 miliar dari pihak korporasi, yakni lima perusahaan dan satu konsorsium.

Menurut Febri Diansyah, KPK masih memberikan kesempatan kepada mereka yang berniat mengembalikan uang. Namun, pengembalian uang tidak akan menghapus tidak pidana yang dilakukan.

Seperti diketahui, pihak yang telah mengembalikan uang merupakan dua terdakwa yang kini menjalani persidangan, yaitu Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

Selanjutnya, dalam sidang Diah Anggraeni juga mengaku telah mengembalikan uang yang dia terima dari Irman dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 500.000 dollar AS.

Sementara, banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Sedangkan, dalam dakwaan Andi Narogong selaku pelaksana yang ditunjuk langsung mengerjakan proyek e-KTP diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

SUMBERKompas.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR