Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno, KPU menawarkan pendampingan distribusi formulir C6 kepada masing masing pasangan calon, yang megedarkan tetap petugas kita.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta memberikan izin kepada tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk ikut mengawal pendistribusian formuilir C6 atau lembar pemberitahuan memilih kepada pemilih. Lain itu, upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dalam tahapan Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno, pihaknya menawarkan pendampingan pendistribusian formulir C6 atau lembar pemberitahuan memilih, kepada masing-masing pasangan calon.

“KPU menawarkan pendampingan distribusi formulir C6 kepada masing masing pasangan calon, yang megedarkan tetap petugas kita,” kata Sumarno saat menghadiri acara diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di Salemba UI, Jakarta, Kamis 23 Maret 2017 kemarin.

Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan, pada Pilkada DKI putaran pertama, formulir C6 sempat menjadi polemik lantaran ditemukan warga pemilih yang dilarang untuk mencoblos. Namun, menurut dirinya, seyogyanya warga pemilih yang telah tercantum dalam DPT berhak melakukan pencoblosan. Warga cukup membawa identitas diri yang bisa dipertanggung jawabkan sebagai warga DKI Jakarta.

“Distribusi formulir C6 sesungguhnya tidak terkait dengan hak pilih. Oleh kebanyakan warga dipahami itu sebagai surat undangan atau syarat memilih, padahal hanya pemberitahuan,” jelas Sumarno.

Selanjutnya, dikatakan Sumarno, kehadiran saksi dari timses pasangan calon dalam pendampingan pendistribusian formulir C6 ini bentuknya tidak wajib. Tahapan distribusi tersebut akan tetap dilakukan KPUD meski tidak dihadiri saksi pendamping dari masing-masing Paslon.

“Seperti misalnya kita ke tempat percetakan suara, kami undang Pasangan calon mengawasi, kalau tidak hadir ya tetap jalan tidak tergantung dengan kehadiran mereka,” tandas Ketua KPUD DKI Jakarta itu.

loading...