Pakar hukum Petrus Selestinus, perundang-undangan nasional Indonesia sebagai hukum positif, sama sekali tidak melarang seorang warga negara Indonesia non muslim untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

JAKARTA, harianpijar.com – Pakar hukum Petrus Selestinus menilai kesaksian ahli linguistik dari Universitas Indonesia Rahayu Surtiati Hidayat pada persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa 21 Maret 2017 baru lalu, telah mempertegas posisi hukum positif negara.

Lain itu, dalam persidangan Rahayu Surtiati Hidayat berpendapat kasus dugaan penistaan agama terkait surat Al Maidah 51 tidak termasuk kategori penistaan terhadap agama.

“Dalam konteks ini, maka pernyataan Ahok bahwa Al Maidah 51 dipakai orang untuk membohongi sangat kontekstual, bahkan terdapat relasi yang sangat kuat atau koheren telah mempertegas posisi hukum positif negara,” kata Petrus Salestinus, hari ini Kamis, 23 Maret 2017.

Menurut Petrus Salestinus, dirinya menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahu aturan hukum positif yang mengatur tentang syarat untuk menjadi seorang calon kepala daerah. Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga sudah punya pengalaman ketika maju ke pemilihan bupati Belitung Timur.

“Perundang-undangan nasional Indonesia sebagai hukum positif, sama sekali tidak melarang seorang warga negara Indonesia non muslim untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,” tegas Petrus Salestinus.

Lebih lanjut, Petrus Salestinus menjelaskan, dirinya mencontohkan daerah-daerah mayoritas beragama tertentu yang kemudian dipimpin oleh tokoh dari kalangan minoritas.

“Fakta empiris lainnya dapat kita saksikan di berbagai tempat di Indonesia seperti Kalimantan Barat (Cornelis) dan Kalimantan Tengah (Agustinus Teras Narang) beragama kristiani di tengah mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Di Solo, walikota Solo dipimpin oleh FX. Hadi Rudyatmo, beragama Katolik, bahkan sebelumnya menjadi wakil walikota Solo mendampingi Jokowi saat itu,” jelas Petrus Salestinus.

Selanjutnya, menurut Petrus Salestinus, dari fakta-fakta yuridis tidak satupun pasal yang mempertimbangkan Surat Al Maidah 51 sebagai syarat untuk maju dalam pemilu. Lain itu, Pemerintah sudah tegas menyatakan bahwa negara hanya tunduk kepada hukum positif.

“Artinya bahwa hanya UUD 1945 dengan segala undang-undang organik sebagai peraturan pelaksanaannya secara hirarkis, wajib dipakai sebagai dasar bertindak dalam segala hal menghadapi persoalan bangsa dan negara,” tegas Petrus Salestinus.

Sedangkan, dikatakan Petrus Salestinus, hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Agung saat memutuskan sengketa yang berujung pemakzulan kepala daerah. Mahkamah Agung (MA) hanya mengacu pada undang-undang, bukan Surat Al Maidah 51.

“Karena itu ketika ada politisi, oknum pejabat atau siapapun yang menggunakan Surat Al Maidah ayat 51 untuk menghalang-halangi seorang non muslim sebagai calon pemimpin, entah di Jakarta atau dimanapun di Indonesia, maka sebagai gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) wajib menyatakan hal-hal faktual yang dialaminya yang dari aspek pendidikan politik dalam berbangsa dan bernegara,” tandas Petrus Salestinus.

SUMBERSuara.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR