Salah satu perwakilan warga Kelurahan Teluk Sepang, Meggi, kami mendesak pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batu bara di Bengkulu karena kami tidak ingin menderita seperti warga dari daerah lain

BENGKULU, harianpijar.com – Puluhan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu melakukan unjukrasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, memprotes pembangunan PLTU batu bara yang hanya berjarak satu kilometer dari permukiman.

“Kami mendesak pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batu bara di Bengkulu karena kami tidak ingin menderita seperti warga dari daerah lain,” kata Meggi, salah satu perwakilan warga Teluk Sepang di depan gedung KPK di Jakarta, Kamis, 23 Maret 2017.

Lain itu, unjuk rasa warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu ini bagian dari aksi bersama masyarakat terdampak industri batu bara dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam “Koalisi Break Free Indonesia”.

Selanjutnya diketahui, selain warga Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, ribuan massa yang turut dalam aksi bersama tersebut berasal dari Batang, Cilacap, Labuan, Pelabuhan Ratu, Jepara, Indramayu dan Kalimantan Timur.

Sementara, unjuk rasa tersebut bertujuan untuk mendukung KPK dalam mengusut tuntas praktik-praktik korupsi di industri batu bara, baik dari sektor pertambangan atau hulu hingga pembangunan pembangkit listrik di hilir.

Menurut Darmin, nelayan warga Desa Karang Bondo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang merasakan dampak pembangunan PLTU mengatakan, sejak PLTU batu bara beroperasi di wilayah mereka, hasil tangkapan nelayan semakin menyusut.

“Terumbu karang yang menjadi tempat pemijahan ikan sudah hancur karena operasi kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara,” kata Darmin.

Selanjutnya, dijelaskan Darmin, dirinya juga meminta pemerintah mengusut penghancuran lingkungan dan biota laut di wilayah mereka yang kondisinya dinilai lebih parah dari kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua yang sedang jadi sorotan dunia.

Sedangkan di Kota Bengkulu, pembangunan PLTU di kompleks Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan kapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) mulai dilaksanakan oleh pemegang kontrak PT Tenaga Listrik Bengkulu.

Sebelumnya dikataka Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Bengkulu, Petrus Halim, pembangunan pembangkit listrik tersebut untuk mendukung program 35.000 MW listrik sesuai target pemerintah.

“Pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020 sesuai dengan perencanaan kami,” kata Petrus Halim.

Selain itu, menurutnya batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu.

loading...