Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno dan Taufiq Effendy, pernah saat rapat kerja dengan Kemendagri hampir seluruh anggota Komisi II DPR menyepakati menggunakan dana dalam negeri.

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno dan Taufiq Effendy mengakui bahwa komisinya yang menginginkan pembiayaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno dan Taufiq Effendy mengakui bahwa komisinya yang menginginkan proyek e-KTP menggunakan rupiah murni. Namun, Teguh Juwarno mengklaim tidak ingat siapa anggota Komisi II DPR yang saat itu mengusulkan ketika rapat dengan Kemendagri.

“Tapi, pembahasan saat itu arahnya menggunakan rupiah murni,” kata Teguh Juwarno saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini Kamis 23 Maret 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Teguh Juwarno, pernah saat rapat kerja dengan Kemendagri hampir seluruh anggota Komisi II DPR menyepakati menggunakan dana dalam negeri.

Lain itu, menurutnya, proyek ini terkait data kependudukan sangat penting sehingga harus menggunakan anggaran yang bersumber dari dalam negeri atau APBN.

“Saya tidak ingat siapa yang menyarankan tapi komisi arahnya demikian karena waktu itu muncul pembahasan bersama jadi kami lebih melihat aspek keamanan,” jelas Teguh Juwarno.

Untuk itu, disepakati untuk anggaran e-KTP tidak meminjam ke luar negeri. “Karena dikhawatirkan akan mengancam aspek keamanan dan kerahasiaan negara,” kata Teguh Juwarno.

Sementara sebelumnya, dalam persidangan mantan Mendagri Gamawan Fauzi membantah kalau dirinya yang mengusulkan sumber pembiayaan e-KTP dari APBN. Menurut, Gamawan Fauzi, yang meminta agar proyek ini didanai APBN adalah DPR dan Mendagri sebelumnya yakni Mardiyanto.

loading...