Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), uang sisa operasional gubernur sekitar Rp3-4 miliar saja tidak pernah dirinya ambil. Bahkan, duit sisa tersebut dikembalikan ke negara.

JAKARTA, harianpijar.com – Calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku merasa terhina jika mau menerima uang korupsi dari proyek pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).  Lain itu, apalagi jumlahnya hanya ratusan juta rupiah.

Menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), uang sisa operasional gubernur sekitar Rp3-4 miliar saja tidak pernah dirinya ambil. Bahkan, duit sisa tersebut dikembalikan ke negara.

“Kadang-kadang lucu saja. Padahal saya bisa palsuin kwitansi uang operasional. Itu saja saya balikin, kok. Karakter saya, hina sekali mau terima uang e-KTP seratus jutaan. Jadinya, saya ini cecurut toh,” kata Basuki Thaja Purnama (Ahok), di salah satu acara di stasiun TV, Selasa 21 Maret 2017 kemarin.

Lebih lanjut, dijelaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akibat sikapnya itu, dirinya lantas tidak disukai koleganya saat masih duduk sebagai anggota Komisi II DPR. Bahkan, sikap itu jelas terlihat saat kunjungan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

“Mereka nggak berani bagi-bagi duit ke saya. Karena, uang perjalanan dinas saja saya balikin kok. Itu yang saya katakan karakter,” jelas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selain itu, juga ditegaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dirinya pernah menolak proyek pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). saat menjabat anggota Komisi II DPR periode 2009-2012. Pasalnya, program itu terlalu banyak menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Saya paling keras menolak e-KTP. Saya bilang, pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang yang mau bikin KTP pasti ada datanya rekam kok,” tegas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selanjutnya, dikatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), proyek e-KTP tidak efektif karena menghabiskan uang negara hingga Rp6 triliun. Saat itu, dirinya pernah mengusulkan e-KTP disatukan dengan pengurusan di bank masing-masing daerah.

“Lapor saja ke bank milik daerah, seperti Bank Jabar (Jawa Barat), Bank DKI, dan lainnya.  Jadi, seperti urus kartu mahasiswa. Semua orang yang wajib punya KTP otomatis pasti punya rekening bank daerah. Kita bisa mengarahkan negeri ini nontunai. Karena semua orang dewasa punya ATM,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Lain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat itu juga menolak pemutakhiran e-KTP. Karena, kelahiran dan kematian manusia merupakan sifat alam yang pasti berubah setiap saat.

“Ngapain menghabiskan uang buat pemutakhiran data. Orang setiap hari ada yang lahir dan ada yang meninggal,” jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebelumnya, menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar saat itu, Agun Gunanjar, menyebut kalau dirinya terlibat dalam pembahasan e-KTPl. Namun, Agun Gunanjar mengaku tidak mengetahui keterlibatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di dalam proyek yang disebut merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

Karena itu, namanya disebut-sebut menjadi salah satu anggota dewan yang kecipratan dana korupsi proyek e-KTP. Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan dirinya mengklaim tidak ada yang berani menyuap dirinya.

“Semua orang sudah tahu siapa Ahok. Emang siapa yang berani kasih gue duit. Langsung gue laporin ke KPK,” tandas calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua itu.

SUMBERMetrotvnews.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR