Djisman Samosir, jadi siapa yang ternodakan, kalau dalam kasus pidana kan apa yang hilang, siapa yang merasa kehilangan, harus jelas karena pidana harus ada fakta.

JAKARTA, harinpijar.com – Ahli Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan, Bandung, Djisman Samosir yang dihadirkan tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak ditemukan unsur pidana dalam pidato terdakwa kasus penodaan agama yang menyinggung Alquran surat Al Maidah ayat 51.

Menurut Djisman Samosir, dirinya mempertanyakan pasal penodaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Karena hal ini, menurutnya objek penodaan tidak jelas.

“Jadi siapa yang ternodakan. Kalau dalam kasus pidana kan apa yang hilang, siapa yang merasa kehilangan. Harus jelas, karena pidana harus ada fakta,” kata Djisman Samosir saat sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Djisman Samosir, terkait pasal yang digunakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaan, yakni pasal 156 atau pasal 156a KUHP. Menurutnya, pasal 156 merupakan penodaan yang dilakukan antargolongan.

Sementara, menurut Djisman Samosir, KUHP, yang merupakan aturan hukum dari masa kolonial Belanda, pada awalnya hanya mencantumkan Pasal 156. Pasal 156a baru disisipkan pemerintah belakangan, melalui Penetapan Presiden (PNPS) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965.

“Ada kondisi-kondisi di negara ini, yang menurut penglihatan pemimpin negara, ada persoalan-persoalan keagamaan. Sehingga disisipkan lah ‘a’-nya untuk membedakan antara Pasal 156 dengan 156 a,” tandas Djisman Samosir.

SUMBERPoskotanews.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR