Jurubicara KPK Febri Diansyah, jika digunakan pasal penyuapan maka kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 2,3 triliun sulit untuk dikembalikan.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan alasan tidak menggunakan pasal suap atau gratifikasi dalam penanganan korupsi e-KTP.  Dikarenakan, penyebabnya adalah adanya indikasi kerugian negara dalam kasus ini dan untuk menyelamatkan aset milik negara.

“Konstruksi besar kasus ini adalah indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kami menguraikan sejak proses tahun 2009 dan 2010 serta proyeknya baru tahun 2011-2012,” kata Jurubicara KPK Febri Diansyah, di Kantornya, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017 kemarin.

Menurut Jurubicara KPK Febri Diansyah, jika digunakan pasal penyuapan maka kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 2,3 triliun sulit untuk dikembalikan.

Selain itu, menurutnya, dalam konstruksi hukum terdapat apa yang disebut dengan absorbsi atau penyerapan dari pasal suap dan gratifikasi karena ada indikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain di pasal 2 dan pasal 3.

“Ketika kami menemukan indikasi sejumlah dana untuk meloloskan APBD tentu itu gratifikasi. Beda dengan e-KTP, karena indikasinya merugikan keuangan negara. Kalau pihaknya menggunakan pasal suap sejak awal akan terlepas dari asset recovery Rp 2,3 trilun. Jadi fokus KPK juga untuk menyelamatkan aset negara,” kata Febri Diansyah.

Namun, walapun tidak menggunakan pasal suap, KPK tidak menutup kemungkinan menjerat para penerima aliran dana korupsi dengan pasal suap jika ada bukti yang cukup.

“Jika memang ada pihak lain dari konstruksi besar terindikasi merugikan negara akan ditelaah lebih lanjut,” tegas Febri Diansyah..

Diketahui dalam dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, ada sejumlah nama yang disebut menerima aliran dana dari korupsi e-KTP.

Namun, dana yang sejumlah besar dibagikan oleh Andi Agustinus atau Andi Narogong itu tidak disebut berasal dari APBD karena pembagian uang disebut terjadi pada 2010 sedangkan proyek e-KTP menggunakan anggaran 2011-2012.

loading...