Handang Soekarno, nota dinas yang ditandatngani, dijelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini. Selanjutnya, dalam barang bukti tersebut, juga terdapat nama dua Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pengacara Eggi Sudjana.

JAKARTA, harianpijar.com – Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno, yang kini menjadi terdakwa suap kasus suap pajak, diketahui menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, baik korporasi maupun pribadi. Lain itu, sejumlah nama wajib pajak pribadi yang ditangani Handang Soekarno adalah politisi dan artis.

Hal tersebut terungkap saat Handang Soekarno memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 20 Maret 2017, untuk terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Sementara, dalam kasus dugaan suap pegawai pajak ini, R. Rajamohanan Nair didakwa menyuap Handang Soekarno sebesar Rp 6 miliar. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) setelah terjadi penyerahan uang Rp 1,9 miliar.

Kasus dugaan suap ini berawal dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang Soekarno. Dokumen tersebut berupa nota dinas yang dikirimkan kepada Handang Soekarno tertanggal 4 November 2016.

Lain itu, Nota dinas yang sifatnya sangat segera tersebut perihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Di dalam isi nota dinas yang ditandatngani Handang Soekarno itu, dijelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini. “Iya, itu Syahrini yang artis itu,” kata Handang Soekarno kepada jaksa KPK.

Setelah itu, jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang Soekarno dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.

Selanjutnya, dalam barang bukti tersebut, juga terdapat nama dua Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pengacara Eggi Sudjana.

Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang Soekarno.

“Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan,” tegas jaksa KPK Moch Takdir Suhan.

Sementara, dalam surat dakwaan, suap yang diberikan Mohan kepada Handang diduga untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Beberapa di antaranya terkait tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015. Kemudian, usulan bukti permulaan terhadap PT EK Prima Ekspor Indonesia karena diduga menggunakan faktur pajak fiktif.

loading...