Freeport

harianpijar.com – Demonstrasi oleh Masyarakat Adat Independen digelar di Bundaran Timika Indah, Timika, Papua, Senin. Demo yang diikuti sekitar 50-an orang itu menuntut penutupan segera PT Freeport Indonesia.

Tak hanya itu, mereka juga meminta Freeport dan pemerintah lndonesia bertanggung jawab mengembalikan kerugian akibat kerusakan alam yang terjadi karena adanya aktivitas penambangan di Timika.

Juru bicara demonstran, Vinsen Oniyoma, mengatakan sejak masuk ke Timika dan mendapat legalitas dari undang-undang penanaman modal asing pertama tahun 1967 di Indonesia, Freeport tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dua suku besar pemilik hak ulayat, Amungme dan Kamoro.

Vinsen berpendapat Freeport baru mengeluarkan dana tanggung jawab sosial perusahaan setelah adanya aksi warga di Timika yang merenggut korban jiwa pada tahun 1996, seperti dilansir ANTARANews.

“Dana satu persen yang diberikan pun tidak membuahkan kesejahteraan, melainkan menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput, dikarenakan para elit memanfaatkan untuk kepentingannya sementara masyarakat akar rumput tidak pernah merasakan dampak CSR itu hingga saat ini,” kata Vinsen.

Vinsen juga mengatakan bahwa perusahaan sudah menyebabkan kerusakan lingkungan, melanggar hak asasi manusia, dan menimbulkan konflik sosial yang melukai hati masyarakat adat.

“Banyak persepsi dan kepentingan di kalangan elit Nasional Indonesia sampai ke Papua, di mana mereka tidak pernah berbicara tentang situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat akar rumput yang mengalami dampak langsung dari keberadaan PT Freeport,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam aksi tersebut Masyarakat Adat Independen menuntut penutupan dan pengauditan Freeport.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR