Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah, yang belum merekam data e-KTP rata-rata terjadi di daerah yang padat penduduk.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Dalam Negeri terus melakukan upaya penuntasan perekaman data KTP elektronik (e-KTP). Lain itu, daerah yang belum melakukan perekaman data e-KTP terjadi di daerah padat penduduk.

Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrullah, saat ini sebanyak 6 juta penduduk Indonesia belum merekam data e-KTP atau berkisar 3,4 persen.

“Setara kira-kira 6 juta penduduk , jadi tinggal 6 juta lagi penduduk kita yang sedang kita cari untuk merekam,” kata Zudan Arif Fakrullah, dalam keterangan resminya, Minggu, 19 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegas Zudan Arif Fakrullah, yang belum merekam data e-KTP rata-rata terjadi di daerah yang padat penduduk. Diantaranya Papua, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

“Data statistik menunjukan jumlah terbesar yang belum merekam ada di Papua, kemudian, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur,” tegas Zudan Arif Fakrullah.

Selanjutnya, juga dijelaskan Zudan Arif Fakrullah, saat ini Kemendagri tengah melakukan pembenahan sistem sekaligus pemanfaatan data menuju single identity number atau data tunggal.

“Bagi provinsi yang penduduknya cukup besar, saat ini kita terus lakukan pembenahan sistem sekaligus melakukan pemanfaatan data menuju single identity number,” jelas Zudan Arif Fakrullah.

Sementara, menurut Zudan Arif Fakrullah, sebagai informasi program nasional e-KTP ini akan berlangsung di 6.234 titik layanan di kecamatan dan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia.

Sedangkan, Dirjen Dukcapil Kemendagri juga telah bekerja sama dengan sebanyak 206 institusi pemerintahan maupun swasta dalam pemanfaatan data tunggal tersebut. “Pihak-pihak yang sudah bekerja sama tersebut seperti perbankan, Bareskrim, Polri, asuransi, BPJS, pajak, bea cukai, dll,” tandas Dirjen Dukcapil itu.

loading...