Zainal Arifin Mochtar, MKD ketika menangani pengaduan tentang ketua DPR itu memang terkesan akal-akalan.

JAKARTA, harianpijar.com – Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR agar memproses pengaduan tentang dugaan Setya Novanto telah melanggar kode etik di lembaga para wakil rakyat itu.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, dalam penilaiannya MKD ketika menangani pengaduan tentang ketua DPR itu memang terkesan akal-akalan.

“Kita sudah tahu kualitas MKD, majelis kehormatan agak dagelan,” kata Zainal Arifin Mochtar usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu 19 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Zainal Arifin Mochtar, dirinya masih menaruh harapan kepada MKD untuk memproses sejumlah laporan masyarakat terkait Setya Novanto.  Menurutnya, salah satunya pengaduan dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut Setya Novanto melakukan pembohongan publik karena mengaku tidak mengenal mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni dan pengusaha Andi Narogong dalam kasus kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Kita ingatkan harus ada yang ditegakkan. Publik melihat akan jadi mahkamah kehormatan atau dagelan,” tegas Zainal Arifin Mochtar.

Sebelumnya diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pernah memproses pengaduan tentang Setya Novanto dalam kasus Papa Minta Saham pada pengujung 2015. Namun, Setya Novanto memilih mengundurkan dari posisi ketua DPR.

Lain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sudah menyidangkan perkara Papa Minta Saham batal mengeluarkan putusan. Alasan MKD karena politikus Partai Golkar itu mengundurkan diri dari posisi ketua DPR.

Selanjutnya, dikatakan Zainal Arifin Mochtar, Setya Novanto tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk kembali ke kursi ketua DPR. Berbekal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Setya Novanto minta MKD merehabilitasi namanya.

Sementara, menurut Zainal Arifin Mochtar, MK mengabulkan permohonan uji materi Setya Novanto tentang frasa ‘pemufakatan jahat’ dalam UU Tipikor. Selain itu, MK juga menyatakan rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma’roef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid sebagai hasil sadapan ilegal.

Selain itu, MKD mengabulkan permohonan Setya Novanto. Lagi-lagi, politikus partai Golkar itu menang dan kembali menjadi ketua DPR lagi.

loading...