Ahmad Doli Kurnia, tentu situasi seperti itu tidak bisa terus dibiarkan, karena akan sangat mengganggu konsolidasi serta dapat menggerus elektabilitas Partai Golkar yang akan menghadapi pilkada serentak 2018 dan pileg-pilpres 2019.

JAKARTA, harianpijar.com – Kader muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia terus menyuarakan upaya penyelamatan partainya dari dampak buruk skandal dugaan korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun.

Lain itu, dirinya mendorong adanya kepemimpinan baru di partai golkar, mengingat situasi persidangan perkara e-KTP tidak menguntungkan bagi Partai Golkar.

Menurut Ahmad Doli Kurnia, keterlibatan sejumlah nama kader termasuk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, telah membuat partainya seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata.

Bahkan, ditegaskan Ahmad Doli Kurnia, sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat, bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi e-KTP itu ke rekening partai.

“Tentu situasi seperti itu tidak bisa terus dibiarkan, karena akan sangat mengganggu konsolidasi serta dapat menggerus elektabilitas Partai Golkar yang akan menghadapi pilkada serentak 2018 dan pileg-pilpres 2019,” tegas Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Minggu 19 Maret 2017.

Karena itu, menurut Ahmad Doli Kurnia, dibutuhkan kesadaran penuh dari seluruh stake holder partai untuk segera mengantisipasinya. Termasuk menempuh langkah taktis mengganti kepeimpinan partai.

“Partai Golkar butuh kepemimpinan baru dalam waktu segera, apakah itu bersifat sementara atau permanen,” jelas Ahmad Doli Kurnia.

Selanjutnya, diharapkan Ahmad Doli Kurnia, para pimpinan partai menurutnya perlu melakukan konsolidasi. Baik itu rapat antar dewan seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.

“Kemudian Setya Novanto selaku ketua umum diajak rembugan untuk mencari solusi terbaik,” kata mantan ketua Bapilu DPP Golkar itu.

Setelahnya, dikatakan Ahmad Doli Kurnia, stake holder lain di partai, seperti DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilibatkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.

“Misinya adalah penyelamatan partai, bukan yang lain,” tandas politisi muda Partai Golkar itu.

loading...