Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, praktek pungutan liar atau pungli di Pelabuhan Peti Kemas Samarinda, sebagai hal yang memalukan.

SAMARINDA, harianpijar.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemarin, Sabtu 18 Maret 2017, meninjau dan melihat langsung uang sejumlah Rp 6,13 miliar yang diduga hasil praktek pungutan liar (pungli), di Markas Brimob Polda Kaltim. Lain itu, praktek pungutan liar atau pungli di Pelabuhan Peti Kemas Samarinda, dinilai sebagai hal yang memalukan.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pihaknya menyerahkan kasus dugaan pungli di pelabuhan peti kemas Samarinda ini ke pihak kepolisian. Termasuk soal tarif tinggi yang dipersoalkan antara pengguna jasa dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura). Walaupun tarif tersebut diakui oleh pihak koperasi sudah atas kesepakatan yang dibahas setiap tahunnya, bukan secara sepihak.

“Bagaimana kesepakatan dan kongkalikong yang ada. Polri pasti sudah ada bukti. Kami menyerahkan pada Polri,” kata Budi Karya Sumadi.

Semantara, ditegaskan Budi Karya Sumadi, hasil penindakan kasus dugaan pungutan liar di Pelabuhan Peti Kemas Samarinda, polisi terus mengembangkan kasus ini. Sejak hari pertama membongkar, polisi sudah mengamankan 15 orang sebagai saksi.

“Hari pertama ada 15 orang dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi terus mengembangkan kasus ini,” tegas Budi Karya Sumadi.

Sedangkan, personel tim gabungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Polda Kalimantan Timur,  menyita uang senilai Rp 6,13 miliar itu dari ruang bendahara kantor Komura di Jalan Yos Sudarso, Kota Samarinda.

Lain itu, sebanyak 15 tenaga kerja bongkar-muat ditangkap karena diduga menerapkan tarif tinggi untuk jasa bongkar di Pelabuhan Samudera dan Terminal Pelabuhan Peti Kemas Palaran, secara sepihak. Memasuki hari kedua, polisi telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi dan kasus tersebut terus dikembangkan pihak kepolisian.

SUMBERTempo.co
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR