Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari, kasus korupsi semacam bom waktu bagi partai politik. Namun, tidak semua partai mengalami pola yang sama.

JAKARTA, harianpijar.com – Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari mengatakan korupsi merupakan penyebab paling telak yang bisa menurunkan citra partai politik maupun kadernya. Hal tersebut, pernah dialami Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut M. Qodari, Partai Demokrat pada pemilihan umum 2009 pernah mencapai kemenangan yang gemilang dengan meraih 21 persen. Sebelumnya, di tahun 2004 Partai Demokrat hanya meraih tujuh persen.

Namun, saat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Nazaruddin dan dua kadernya, Andi Alifian Mallarangeng, Angelina Patricia Pinkan Sondakh terlibat kasus korupsi, berakibat cukup telak pada perolehan suara 2014.

“Partai Demokrat cuma dapat 10 persen. Suaranya 50 persen hilang,” kata M. Qodari saat diskusi “Perang Politik e-KTP” di Jakarta, Sabtu 18 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan M. Qodari, kasus korupsi semacam bom waktu bagi partai politik. Namun, tidak semua partai mengalami pola yang sama.

Selanjutnya, M. Qodari juga menjelaskan, pada 2009 PKS meraih sekitar 7,5 persen.

Lalu, ada kasus korupsi yang menjerat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tetapi partai ini relatif mampu bertahan. Raihan suara di 2014 pun tetap berkisar di angka tujuh persen.

Untuk itu, M. Qodari berpandangan kasus korupsi bisa menjadi penyebab telak menurunnya citra partai. Selain itu, juga tentu ada variabel lain yang memengaruhi. “Dampak kasus ke partai tergantung soliditas internal. Kalau solid, recovery lebih mudah,” kata M. Qodari.

Namun, menurut Qodari, untuk partai yang tidak solid dan terjadi perpecahan di internal maka dampaknya akan sangat kuat. Saat itu, Partai Demokrat juga tengah terjadi proses pembelahan internal. Memang tidak kelihatan di luar. Tapi, di internal hal itu terjadi.

“Terjadi pertarungan keras antara kubu Anas dan SBY. Bahkan, ada tudingan apa yang dialami Anas karena faktor politik,” tegas M. Qodari.

Selanjutnya, ditegaskan M. Qodari, terkait dengan kasus e-KTP kalau hitung-hitungan ahli hukum bahwa penyelesaiannya memakan waktu dua tahun, maka bom akan meledak dan terasa pada 2019 yang ada pemilu legislatif dan presiden. “Itu terasa signifikan,” tegas M. Qodari.

Karena itu, menurut M. Qodari, dampak kepada partai itu tergantung juga positioning terhadap kasus itu terjadi.

Namun, jelas M. Qodari, kalau mau tampil beda di masyarakat tentu tidak hanya mengandalkan situasi partai lain yang terjerat kasus. Partai yang tidak kena kasus juga harus menunjukkan diri lebih baik. Partai tidak bisa beranggapan karena yang lain kena kasus, maka suara pemiih akan lari ke mereka.

“Tapi jika PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat kalau betul kader utama kena kasus maka kemungkinan akan terjadi penurunan citra dan penurunan suara,” tandas M. Qodari.

loading...