Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), proses hukum tersebut menjadi kewenangan Plt Gubernur Sumarsono, kemungkinan, Pemprov DKI akan melakukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan nelayan.

JAKARTA, harianpijar.com – Calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyerahkan proses hukum terhadap gugatan nelayan terkait penerbitan izin reklamasi Pulau F, I, dan K di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kepada Pelakasana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Lain itu, ditegaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), proses hukum tersebut menjadi kewenangan Plt Gubernur Sumarsono.

Kemungkinan, menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pemprov DKI akan melakukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan nelayan.

“Kamu tanya Plt, biasanya soal reklamasi pasti banding,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Jumat 17 Maret 2017.

Selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga menjelaskan, hal tersebut tidak akan menganggu proyek pembangunan reklamasi secara keseluruhan. Lain itu, dirinya hanya memanfaatkan aturan yang ada untuk melakukan pembangunan di Jakarta.

“Kalau reklamasi ya enggak ganggu. Dari dulu reklamasi kan bukan izin saya yang kasih kan. Cuma saya memanfaatkan izin reklamasi yang sudah keluar supaya ada kontribusi tambahan untuk pembangunan,” jelas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau enggak jadi, dari dulu itu bukan ide saya, bukan program saya. Saya enggak pernah berpikir. Kalau ada ya saya manfaatkan untuk membangun DKI,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sementara, tentang tiga Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K, yang digugat nelayan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Diketahui, dalam persidangan yang digelar berturut-turut pada Kamis 16 Maret 2017, nelayan memenangkan semua gugatan tersebut.

SUMBERKompas.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR