Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, saya ingin semua pegawai dukcapil pusat maupun daerah belajar banyak dari kasus sekarang ini dan tidak terulang dimasa depan.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Dalam Negeri saat ini melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang lagi dalam berproses.

Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya telah menerjunkan tim penilaian independen (probity audit) untuk melakukan pengawasan.

Lebih lanjut, ditegaskan Zudan Arif Fakrulloh, dari awal proses perencanaan hingga pelaksanaan, pihaknya sudah menggandeng tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk dijadikan probity auditor.

“Dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan saya minta di probity audit oleh tim BPKP dan Itjen Kemendagri,” kata Zudan Arif Fakrulloh melalui keterangan resminya, di Jakarta, Jumat 17 Maret 2017.

Selanjutnya, Zudan Arif Fakrulloh juga menegaskan, pihaknya meminta para probity auditor ini untuk bekerja secara objektif dan cermat. lain itu, probity auditor ini akan melakukan penjagaan terhadap adanya kolusi dari pengadaan blangko e-KTP. Hal tersebut, guna melakukan pembenahan jika ada kesalahan atau skema yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan blangko e-KTP.

“Mereka saya minta bekerja seobyektif dan secermat mungkin,” tehas Zudan Arif Fakrulloh.

Selain itu, dikatakan Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya juga mengimbau kepada dinas dukcapil di daerah untuk menjadikan bahan pelajaran atas adanya kasus hukum e-KTP saat ini. Dirinya tidak menginginkan hal serupa terjadi untuk masa yang akan datang.

“Saya ingin semua pegawai dukcapil pusat maupun daerah belajar banyak dari kasus sekarang ini dan tidak terulang dimasa depan,” tandas  Dirjen Dukcapil itu.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR