Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kesulitan terjadi saat masyarakat banyak yang tidak datang untuk menyerahkan data, menurut undang-undang, yang aktif itu rakyat, bukan pemerintah

JAKARTA , harianpijar.com – Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 16 Maret 2017 kemarin, menyalahkan masyarakat terkait terhambatnya proyek e-KTP.

Menurut Gamawan Fauzi, proyek e-KTP dimenangkan konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Lain itu, konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Lebih lanjut, ditegaskan Gamawan Fauzi, hambatan terjadi saat pelaksana proyek harus melakukan perekaman data penduduk. Menurutnya, kesulitan terjadi saat masyarakat banyak yang tidak datang untuk menyerahkan data.

“Karena menurut undang-undang, yang aktif itu rakyat, bukan pemerintah,” tegas Gamawan Fauzi.

Selanjutnya, juga dijelaskan Gamawan Fauzi, jika masyarakat sedikit yang berinisiatif datang dan menyerahkan data identitas, maka pelaksana proyek e-KTP harus bersusah payah melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan.

“Saya yakin sampai sekarang ada yang tidak datang untuk merekam,” jelas Gamawan Fauzi.

Sementara, menurut Gamawan Fauzi, bisa saja hambatan juga terjadi pada pelaksana proyek e-KTP. Namun, yang tahu detail mengenai hambatan adalah pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengguna anggaran.

SUMBERTribunnews.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR