Jaksa Penuntut Umum KPK Abdul Basir, awalnya jaksa menanyakan kepada Chairuman Harahap terkait barang bukti berupa catatan yang ditemukan saat penggeledahan.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menemukan catatan uang miliaran rupiah di kediaman milik mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap. Namun, saat menggeledah, penyidik juga menemukan catatan berisi skema pengendali korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Menurur Jaksa Penuntut Umum KPK Abdul Basir, ini terungkap dalam persidangan kasus e-KTP, yang menghadirkan Chairuman Harahap sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, yang merupakan mantan pejabat di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Abdul Basir, awalnya jaksa menanyakan kepada Chairuman Harahap terkait barang bukti berupa catatan yang ditemukan saat penggeledahan.

“Bisa bapak jelaskan catatan berjudul yang mengatur dan merekayasa dan mark-up harga dan pimpinan pengendali (bos e-KTP) anggaran APBN 2011-2012, pagu Rp 5,9 triliun?” kata Abdul Basir.

Selanjutnya, jaksa kemudian menunjukkan barang bukti berupa foto catatan di atas kertas yang pernah disita di kediaman Chairuman.

Sementara, Chairuman Harahap menjelaskan, bahwa catatan itu bermula saat majalah Tempo menulis berita tentang korupsi e-KTP. Selanjutnya, saat itu dirinya menanyakan kepada wartawan lokal seputar kasus tersebut.

Kemudian menurut Chairuman Harahap, wartawan itu kemudian membuat skema untuk memudahkan dirinya mengerti tentang alur korupsi yang dipublikasikan majalah Tempo.

“Saya tanya supaya lebih jelas. Waktu itu saya masih di DPR, tapi sudah bukan di Komisi II. Saya hanya ingin mengetahui saja,” kata Chairuman Harahap.

Seperti diberitakan, banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Sedangkan, dalam surat dakwaan, Chairuman Harahap disebut menerima duit sebesar 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar dalam proyek e-KTP.

SUMBERKompas.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR