Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, polri selama ini menjadi phak yang selalu disalahkan, jika terjadi konflik antarmasyarakat tentang keagamaan.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, selama ini polri selalu menjadi pihak yang disalahkan apabila terjadi konflik keagamaan antarmasyarakat. Lain itu, polri sebagai aparat keamanan dianggap gagal menjaga keamanan.

Hal ini diuangkapkan Jenderal Pol Tito Karnavian dalam acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang digelar Komnas HAM di Balai Kartini, Jakarta, Kamis 16 maret 2017.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, polri selama ini menjadi pihak yang selalu disalahkan, jika terjadi konflik antarmasyarakat tentang keagamaan.

“Tiap ada konflik keagamaan yang disalahkan pasti polri. Kami selalu menjadi kambing hitam, ya sudah, memang risikonya,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian.

Lebih lanjut, ditegaskan Jenderal Pol Tito Karnavian, bahwa konflik keagamaan ini sebenarnya bisa dicegah dan tidak perlu terjadi. Namun, pencegahan ini bukan hanya menjadi tugas polri, tetapi juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain.

“Saya melihat bahwa penanganan yang paling utama adalah bagaimana bangun dialog,” tegas Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selanjutnya, Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan, mengenai upaya polri mencegah konflik masyarakat antaragama di daerah Duren Sawit, Jakarta.

Menurutnya, dari jauh hari polri sudah mencium adanya potensi konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas di daerah itu. Ketegangan antar dua kelompok terjadi karena komunikasi tidak berjalan dengan baik.

“Ada kelompok minoritas yang tidak bersosialisasi masyarakat setempat. Ada kelompok-kelompok keras yang merasa terganggu. Padahal bisa diselesaikan dengan dialog, difasilitasi oleh pemerintah, bisa ada solusi,” jelas Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Akhirnya kamilah (polri-red) yang buat kegiatan. Kami kasih sembako, bikin tenda, dirumah ibadah yang jumlahnya minoritas. Diundang yang mayoritas, akhirnya berdamai, bagus,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian.

Sementara, menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kesempatan tersebut mengatakan, kementeriannya saat ini terus menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama.

Lain itu, UU ini akan mengatur berbagai hal yang diyakini bisa mencegah terjadinya konflik antarumat beragama. Salah satunya adalah mengatur mengenai isi ceramah yang disampaikan di setiap rumah ibadah.

“Kami sedang menyiapkan RUU tentang perlindungan umat beragama. Karena banyak kekosongan terkait regulasi,” kata Lukman Hakim Saifuddin.

SUMBERKompas.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR