Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, kebetulan kita baris mau salaman sama ketua BPK. Beliau di belakang saya, katanya, itu Irman sampaikan bahwa dia tidak kenal sama saya (Setya Novanto-red).

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku belum mendengarkan secara langsung terkait usulan digulirkannya hak angket dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasiskan elektronik (e-KTP), sehingga belum bisa menentukan sikap.

“Saya belum mendengarkan penjelasan langsung dan belum lihat urgensi,” kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Menurut Setya Novanto, dirinya menilai pimpinan DPR akan mendengarkan dahulu secara jernih penjelasan pengusul seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Karena, menurutnya agar proses hukum yang telah berjalan tetap dalam koridor dan supremasi hukum yang berlaku.

“Kami mendukung penuh dalam upaya supremasi hukum penuntasan kasus e-KTP itu dan terkait usulan hak angket harus bertanya lebih jelas,” tegas Setya Novanto.

Sementara, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dirinya menilai hak angket e-KTP baru sebatas wacana belum tahap implementasi dan apabila ada yang berpandangan sama maka dirinya mempersilahkan menggalang dukungan.

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan alasan mengusulkan penggunaan angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan.

Lain itu, Fahri Hamzah mengungkapkan hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.

Karena itu, menurutnya perlu ada klarifikasi terbuka yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu.

Selanjutnya, ditegaskan Fahri Hamzah, melihat kasus e-KTP tergolong unik dan tidak yakin korupsi sebesar Rp 2,3 triliun itu merupakan hasil kongkalikong antara anggota-anggota DPR dan pemerintah. Untuk itu, dirinya menilai munculnya korupsi penambahan anggaran proyek e-KTP terjadi saat anggota DPR dan Menteri Dalam Negeri periode lalu Gawaman Fauzi sama-sama baru dilantik.

“Karena yang unik di kasus ini kan kasusnya terjadi persis setelah anggota DPR periode lalu dilantik. APBN-P sebetulnya. Mulainya November 2009, artinya anggota DPR periode lalu persis pada awal dilantik dan bisa dibilang Pak Gamawan juga baru dilantik,” tegas Fahri Hamzah.

Selain itu, Fahri Hamzah menjelaskan, dirinya juga heran bagaimana Gamawan Fauzi dan anggota-anggota DPR bisa membuat kesepakatan bersama untuk melakukan korupsi dengan mengatur penambahan anggaran e-KTP menjadi Rp 5,9 triliun.

SUMBERRepublika.co.id
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR