Mendagri Tjahjo Kumolo, kita pelan-pelan karena mau lebih detail, tapi kita optimis April ini mau kontrak.

JAKARTA. harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan optimistis kontrak pengadaan blangko untuk Kartu Tanda Penduduk berbasikan elektronik (e-KTP) diteken pada April 2017. Lain itu, selama ini kontrak pengadaan blangko terganjal harga.

“Kita pelan-pelan karena mau lebih detail, tapi kita optimis April ini mau kontrak,” kata Tjahjo Kumolo usai acara hasil local budget FITRA di Hotel Aryaduta, Jakarta 16 Maret 2017.

Menurut Tjahjo Kumolo, penentuan harga harus melibatkan dan diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai probity audit atau pengaudit independen.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan harga blangko e-KTP Rp5.375 per keping. Sementara saat ini, tender bahan dasar e-KTP yang dimenangkan PT Pura Barutama untuk kebutuhan 7 juta blangko berada diangka Rp92 miliar. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut oleh auditor independen.

Sedangkan, menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan kontrak karena masih menunggu hasil audit.

Selain itu, dirinya pribadi berpandangan, angka yang disebut KPK kemungkinan tidak relevan dengan kondisi sekarang. Harga satuan blangko Rp5.375 adalah saat tender pada 2011 lalu, sehingga perlu ditelaah lagi melalui audit.

“Prinsipnya kita masih menunggu (audit). Sekarang tahun 2017, sudah 6 tahun lalu. Pasti tidak lah, kan sudah selisih 6 tahun,” kata Zudan Arif Fakrulloh.

loading...