Gamawan Fauzi, satu rupiah pun tidak pernah, kalau saya menghianati bangsa, saya minta didoakan mati. Saya siap dikutuk oleh bangsa ini.

JAKARTA. harianpijar.com – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersumpah tidak menerima uang kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Lain itu, Gamawan Fauzi juga mengaku tidak tahu soal aliran duit yang berjumlah triliunan rupiah itu.

Hal tersebut disampaikan Gamawan Fauzi saat memberikan kesaksiannya pada sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Menurut Gamawan Fauzi, dirinya tidak pernah menerima uang kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk yang berbasis komputer (e-KTP).

“Satu rupiah pun tidak pernah. Kalau saya menghianati bangsa, saya minta didoakan mati. Saya siap dikutuk oleh bangsa ini,” kata Gamawan Fauzi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Sementara, dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto pekan lalu, mantan Mendagri ini disebut menikmati aliran uang tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Gamawan Fauzi mendapat uang USD4,5 juta dan Rp50 juta.

Namun, Gamawan Fauzi membantah hal itu. Terkait uang Rp50 juta, dirinya mengklaim uang tersebut adalah fee sebagai pembicara di lima daerah.

“Uang itu honor saya sebagai pembicara di lima daerah. Satu jam bicara itu saya Rp5 juta, satu daerah saya biasa bicara dua jam. Jadi, itu honor resmi saya,” jelas Gamawan Fauzi.

Sedangkan Irman dan Sugiharto didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis komputer (e-KTP).

Selanjutnya, proyek pengadaan kartu tanda penduduk (e-KTP) ini disebut memperkaya Perusahaan Umum Percetakan Negara RI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandhipala Arthaputra, dan PT Sucofindo, manajemen bersama konsorsium PNRI. Selain itu, perbuatan tersebut, merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.

Proyek kartu tanda penduduk (e-KTP) dirancang Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi. November 2010 DPR menyetujui dan Februari 2011 pengadaan e-KTP dimulai.

Namun, pada November 2011 tercium dugaan Korupsi dan pada April 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri keterlibatan sejumlah anggota DPR. Penelusuran berdasarkan kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

loading...