Taufik Kurniawan, kalau hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang tepat.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai mekanisme hak angket kurang tepat jika diajukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi e-KTP. Lantaran, hak angket ditujukan dalam rangka fungsi pengawasan di pemerintah.

“Jadi arahnya untuk pemerintah kalau disampaikan. Kalau hak angket untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menurut saya, kurang tepat. KPK kan suatu lembaga yang dibuat oleh DPR sendiri, kalau diangketkan yang dituju siapa,” kata Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Taufik Kurniawan, hak angket kasus e-KTP akan ditujukan kepada pemerintahan periode lalu. Namun, menurutnya hal itu akan rumit secara administrasi kenegaraan. “Kacamata struktur administrsi kenegaraannya susah juga,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena itu, dirinya berpendapat seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang berjalan terkait kasus e-KTP. Jika ada hal-hal yang mengganjal atau ingin didalami, lebih baik dilakukan oleh komisi terkait untuk mendalaminya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra kerja.

“Itu lebih tepat kalau diarahkan kepada mitra kerjanya, dalam hal ini di Komisi III,” kata Taufik Kurniawan.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi. Lain itu, Fahri Hamzah menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Selanjutnya, Fahri Hanzah juga menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu. Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi Hasan Ishaaq yang divonis.

SUMBERKompas.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR