Oesman-Sapta-Odang
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang. (foto: mpr.go.id)

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan partainya menolak hak angket kasus dugaan korupsi e-KTP yang diusulkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ia berpendapat persoalan tersebut lebih baik diselesaikan mengikuti prosedur hukum. “Tidak perlu ada hak angket, ikuti saja prosedur hukum,” kata Oesman di Jakarta, Selasa.

Oesman menjelaskan dalam proses hukum kasus tersebut sudah ada penegak hukum yang menanganinya, mulai dari awal hingga saat ini yang sedang disidangkan di pengadilan.

Dengan alasan itu ia meminta agar prosesnya tetap dijalankan dalam ranah hukum yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah ada penegak hukum yang menangani kasus tersebut, kok malah di DPR ingin menggulirkan hak angket,” kata ketua umum Partai Hanura itu.

Fahri Hamzah usulkan hak angket

Sementara itu, Fahri Hamzah menjelaskan alasan dirinya mengusulkan penggunaan hak angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan.

Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan hak angket dibutuhkan guna menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.

Menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu,” ujar Fahri di Jakarta, Senin.

loading...