Edward Omar Sharif Hiariej, keraguan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat mendakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ini bisa dilihat dari adanya pasal alternatif yang disertakan dalam dakwaan Jaksa, artinya kalau dakwaan alternatif disertakan berarti ada keraguan penuntut umum dalam mendakwa.

JAKARTA, harianpijar.com – Edward Omar Sharif Hiariej saksi ahli pidana yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menerangkan, suatu tindakan menodai agama adalah bila seseorang diketahui merobek atau menginjak-injak kitab suci.

Dari pemahamannya tersebut, Edward Omar Sharif Hiariej menganggap tindakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap melakukan penodaan agama karena pernyataannya masih dalam tanda tanya besar bila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kalau berkaitan dengan pasal 156 A KUHP, kalau dia sobek atau injak Alquran, dia menghina. Tapi karena ini pernyataan, harus dilihat secara holistik,” kata Edward Omar Sharif Hiariej di Auditorium Kementan, Selasa 14 Maret 2017.

Selanjutnya, dijelaskan Edward Omar Sharif Hiariej, sesuai pasal didakwakan kepada Ahok, seseorang dikatakan melakukan tindak penodaan agama harus tampak ada niat. “Pada Pasal 156 dan 156a KUHP mensyaratkan harus ada niat, niat untuk memusuhi atau menghina agama,” jelas Edward Omar Sharif Hiariej.

Karena, menurut Pasal 156 KUHP, dirinya mengatakan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Lain itu, menurut Edward Omar Sharif Hiariej, perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sedangkan, menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara, dikatakan Edward Omar Sharif Hiariej, faktor niat tersebut, bersifat subjektif sedangkan faktor kesengajaan bersifat objektif. Sehingga, tidak mudah untuk membuktikan faktor niat tersebut. “Kalau bicara niat, yang tahu hanya Tuhan dan pelakunya. Kita harus lihat keadaan sehari-hari orang itu hingga sampai pada justifikasi orang tersebut punya niat untuk menghina agama,” kata Edward Omar Sharif Hiariej.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menurutnya perlu dihadirkan ahli bahasa dan ahli agama untuk membuktikan tindakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat pidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016, memang telah menodai agama Islam. “Jika ingin lebih dalam lagi apakah orang ini punya niat dalam menyatakan hal tersebut juga perlu dihadirkan ahli fisiologi untuk membaca gerak tubuh,” tegas Edward Omar Sharif Hiariej.

Selain itu, Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, dirinya menilai ada keraguan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat mendakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini bisa dilihat dari adanya pasal alternatif yang disertakan dalam dakwaan Jaksa. “Kalau dakwaan alternatif disertakan berarti ada keraguan penuntut umum dalam mendakwa,” kata Edward Omar Sharif Hiariej.

Karena, menurutnya dua pasal yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) adalah sikap masih ragunya Jaksa. Sehingga jaksa menyerahkan keputusannya kepada hakim ihwal pasal yang didakwakan kepada Ahok. “Sehingga Jaksa diminta kepada hakim untuk memilih dua pasal tersebut yang mana yang berlaku,” tandas Edward Omar Sharif Hiariej.

SUMBERRepublika.co.id
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR