JAKARTA, harianpijar.com – Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai pemecatan yang dilakukan terhadap Abraham Lunggana atau yang lebih akrab disapa Lulung, karena dinamika politik yang tinggi selama berlangsungnya pilkada.
Seperti dilansir CNN Indonesia, politikus PPP itu dipecat hari ini karena tidak sejalan dengan pilihan partainya yang mendukung pasangan calon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
“Dinamika di partai politik memang selalu tinggi, tapi Insya Allah ujung-ujungnya nanti akan baik untuk semuanya,” ujar Anies di Jakarta Pusat, Senin 13 Maret 2017.
Dalam kesempatan yang sama, pasangan Anies-Sandi juga menyampaikan selama ini Lulung telah berkontribusi dalam pengadaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Pak Haji Lulung sebagai anggota DPRD sudah menawarkan beberapa kontribusi seperti KJP dan itu kan didanai oleh duit rakyat yang dihasilkan melalui kolaborasi dengan DPRD,” ujar Sandi.
Kampanye pilkada putaran kedua masih menyisakan waktu lima minggu lagi. Sandi berharap warga Jakarta tidak terpecah belah dengan dinamika politik yang berkembang baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sementara itu, PPP kubu Djan Faridz telah mendukung pasangan Ahok-Djarot sejak putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Lulung yang selaku Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz, berbeda pilihan dengan partainya. Akhirnya, Partai pun memecat Lulung dari kepengurusan.
Secara terpisah, Ketua Umum PPP Djan Faridz membenarkan perihal Lulung dipecat. Ia menjelaskan, Lulung dipecat karena mendukung pasangan Anies-Sandi. “Betul,” kata Djan melalui pesan singkat saat dikonfirmasi.
Lain itu, Lulung pun menanggapi kabar pemecatan dirinya dengan santai. Ia mengaku sudah lama minta dipecat dari kepengurusan PPP kubu Djan Faridz.
“Saya sudah lama minta dipecat (dari PPP kubu Djan Faridz). Tapi, Djan Faridz bilang, ‘Jangan, nanti saja'” ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, DPW PPP mendeklarasikan dukungan bagi paslon Anies-Sandi. Lulung berkata, dukungan tersebut merupakan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah (Muker Wilayah) keenam DPW PPP.