Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, saatnya Presiden Jokowi mengambil inisiatif mengajukan permohonan untuk membubarkan Partai Golkar dan Partai Demokrat ke MK berdasarkan rekomendasi hasil penyidikan KPK.

JAKARTA, harianpijar.com – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan 2 partai politik yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan cara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lain itu, kedua partai itu diduga berperan dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, duit e-KTP diduga dari Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Setya Novanto dari Partai Golkar, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin dari Partai Demokrat.

“Karena itu, saatnya Presiden Jokowi mengambil inisiatif mengajukan permohonan untuk membubarkan Partai Golkar dan Partai Demokrat ke MK berdasarkan rekomendasi hasil penyidikan KPK,” kata Petrus Salestinus, melalui pesan tertulisnya, Senin, 13 Maret 2017.

Lebih lanjut, dikatakan Petrus Salestinus, fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Demokrat di DPR, ikut mengawal proyek e-KTP berbiaya Rp 5,9 triliun tersebut. Lain itu, dari angka itu, sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2,66 triliun akan dipergunakan untuk belanja modal pembiayaan proyek.

Sedangkan, menurut Petrus Salestinus, sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,55 triliun diduga dibagikan kepada beberapa pihak terkait.

Selanjutnya, Petrus Salestinus juga menjelaskan, pejabat Kementerian Dalam Negeri diduga mendapat jatah sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365,4 miliar, anggota Komisi Dalam Negeri DPR RI sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261 miliar.

Sementara, politikus Partai Golkar dan Partai Demokrat yakni Setya Novanto, Andi Agustinus serta Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin diduga masing-masing mendapat 11 persen atau sejumlah Rp 574,2 miliar. Lain itu, pelaksana pekerjaan atau rekanan menerima sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783 miliar.

“Tindak Pidana Korupsi proyek e-KTP telah terpenuhi, karena korporasi negara sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana korupsi e-KTP ini sudah terpenuhi dan sulit dihindarkan,” kata Petrus Salestinus.

“Selain itu perlu ada pertanggungjawaban secara pidana oleh korporasi dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR RI, Ketua Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat,” tandas Petrus Salestinus.

Sementara, Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Parta Golkar Setya Novanto, terhadap tudingan tersebut telah berulang kali menyampaikan bantahannya. “Tidak satu sen pun, baik kepada Partai Golkar maupun saya pribadi,” kata Setya Novanto, Jumat, 10 Maret 2017. Bahkan, dirinya menawarkan kepada pihak-pihak lain untuk mengecek rekening dan seluruh bendahara di partai golkar.

Sedangkan, Ketua DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, meminta KPK tidak pandang bulu dan tidak perlu takut menyeret politikus yang diduga terlibat dalam proyek e-KTP. Tetapi, dirinya tidak mau menjawab soal dugaan partainya menerima dana e-KTP. “Ini bicara tentang korupsi,” kata Benny Kabur Harman beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Politisi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, yang juga mantan anggota Komisi II DPR, menduga ada yang sengaja menggunakan namanya untuk mendapatkan aliran dana e-KTP. Dalam dakwaan dia disebutkan menerima US$ 400 ribu.

“Saya lagi cari tahu siapa yang menggunakan nama saya dan disangkutpautkan dengan soal suap e-KTP,” kata  Khatibul Umam Wiranu melalui pesan singkat, Jumat, 10 Maret 2017.

SUMBERTempo.co
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR