Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, penyebaran teror melalui spanduk saat ini banyak beredar di Jakarta itu merupakan cara-cara biadap yang harus segera dihentikan.

JAKARTA, harianpijar.com – Spanduk yang berisi larangan menshalatkan warga yang berbeda pandangan politik berdampak buruk bagi kehidupan beragama dan politik. Lain itu, diminta pemerintah harus bertindak tegas untuk menertibkan teror spanduk itu.

Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, dirinya meminta pemerintah harus menindak tegas untuk menertibkan teror spanduk yang berisi larangan menshalatkan warga yang berbeda pandangan politik.

“Kalau cara yang persuasif, tidak ada gunanya dalam situasi sekarang ini. Aparat harus tegas untuk segera menurunkan spanduk tersebut,” kata Ahmad Syafii Maarif, kepada salah satu stasiun TV, Minggu 12 Maret 2017.

Lebih lanjut, dikatakan Ahmad Syafii Maarif, penyebaran teror melalui spanduk saat ini banyak beredar di Jakarta itu merupakan cara-cara biadap yang harus segera dihentikan.

Seperti diberitakan, penolakan sholat jenazah itu sempat terjadi pada Selasa 7 Maret 2017 terhadap seorang bernama Hindun binti Raisan, 77, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan dan Rabu 8 Maret pada warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan bernama Siti Rohbaniah, 80, yang wafat pada Rabu 8 Maret.

Sementara, jenazah yang bernama Hindun binti Raisan (77) akhirnya dishalatkan di rumah, sedangkan jenazah Siti Rohbaniah dishalati setelah keluarga menandatangani surat pernyataan mendukung salah satu calon gubernur yang disodorkan ketua RT setempat.

Sedangkan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Aqil Siradj mengaku heran dengan seruan itu. “Sampai segitu, masya Allah di Jakarta,” kata Said Aqil Siradj, di Yogyakarta, Jumat 10 Maret 2017.

Selanjutnya, menurut Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina dan Peneliti Senior The Indonesian Institute, Jakarta, Abdulrahim Gazhali, dari sisi kehidupan beragama, spanduk itu itu bertentangan dengan perintah agama Islam.

“Spanduk itu menunjukkan cara beragama yang buruk. Tidak baik untuk syiar Islam,” kata Abdulrahim Gazhali.

Selain itu, 100 kiai muda NU melalui Forum Bahtsul Masail atau forum diskusi keagamaan memutuskan seorang muslim diperbolehkan memilih pemimpin nonmuslim. “Terpilihnya nonmuslim di dalam kontestasi politik berdasarkan konstitusi adalah sah,” kata KH Najib Bukhori, saat menyampaikan hasil bahtsul masail di Jakarta, Minggu 12 Maret 2017 kemarin.

Sementara, Kepolsian Daerah (Polda) Metro Jaya menyatakan pemasangan spanduk provokatif itu merupakan hal terlarang. Lain itu, Polisi yang akan dibantu Satpol PP akan menurunkan spanduk-spanduk tersebut.

Menurut Kabid Humas Polda Metro jaya Kombes Pol Argo Yuwono, selama ini setiap ada spanduk dinilai provokatif, kita koordinasi dengan Satpol PP untuk kita turunkan. Sudah ada beberapa yang kita turunkan dan jumlahnya saya enggak hafal.

“Setiap ada spanduk yang bersifat provokatif, pasti kita turunkan,” kata Kombes Pol Argo Yuwono, Minggu 12 Maret 2017 malam.

Lebih lanjut, Kombes Pol Argo Yuwono, menjelaskan, kehadiran spanduk-spanduk tersebut perlu ditelaah lebih jauh apakah termasuk ke pelanggaran pemilu atau bukan. Dirinya berharap pihak pengurus masjid maupun mushola terkait bisa bersikap kooperatif.

“Kalaupun menolak, pokoknya polisi akan menurunkan biar tercipta suasana yang damai di pilkada DKI putaran kedua ini,” jelas Kombes Pol Argo Yuwono.

Sedangkan, Komisioner Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri, menjelaskan, setiap spanduk yang berkaitan dengan pilgub DKI dilarang dipasang pada putaran kedua.

“Setiap spanduk atau alat peraga apa pun, kalau itu terkait pilkada, tidak boleh dipasang di putaran kedua,” kata Muhammad Jufri.

SUMBERMetrotvnews.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR