JAKARTA, harianpijar.com – Calon wakil gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat bicara terkait spanduk “Tidak Menshalatkan Jenazah Pembela Penista Agama”. Lain itu, masyarakat harus bisa membedakan antara persoalan pilkada dan SARA.
Menurut Djarot Saiful Hidayat, pihaknya selalu menyampaikan bahwa Jakarta, merupakan miniatur Indonesia yang sangat ber-Bhineka Tunggal Ika. Karena itu, harus dipisahkan yang mana persoalan pilkada jangan dikaitkan dengan persoalan isu SARA.
“Jadi selalu kami sampaikan bahwa Jakarta itu miniatur Indonesia yang sangat ber-Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu, harus dipisahkan yang mana persoalan-persoalan pilkada kemudian jangan dikait-kaitkan dengan persoalan isu-isu SARA,” kata Djarot Saiful Hidayat, usai kegiatan Orasi Kebangsaan FKPPI di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2017.
Lebih lanjut, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, sekarang adalah waktunya membumikan Pancasila. Hal itu bisa dilakukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pejabat publik yaitu dengan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Sekarang saatnya bagaimana kita membumikan Pancasila bukan dalam bentuk wacana tapi realita. Tugas kami sebagai pejabat publik adalah mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh warga Jakarta,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Selanjutnya, pada kesempatan ini Djarot Saiful Hidayat, juga mengatakan, penyebaran isu SARA untuk memecah belah masyarakat itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, isu semacam itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip aturan formal.
“Kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan prinsip karena tidak ada dalam aturan secara formal. Ada nggak memperbolehkan aturan yang isu-isu seperti itu. Tentunya kita harus melawan. Kami yakin masyarakat sudah sangat cerdas,” kata Djarot Saiful Hidayat.
Sementara, menurut Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, menyampaikan, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dam bernegara. Hal itu bisa dilakukan lewat hukum dan kebijakan publik yang sesuai dengan Pancasila.
“Yang paling penting juga nilai itu harus diimplementasikan kalau pandangan kami persoalan implementasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dua mewujudkan nilai-nilai itu dalam bentuk hukum dan kebijakan publik,” kata Pontjo Sutowo.
Lain itu, dirinya juga berharap ke depannya, masyarakat bisa menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam memilih pemimpin. “Saya berharap dalam mengukur setiap pemilihan pejabat publik maka yg diukur ke-Pancasila-an beliau-beliau gimana. Itu yang penting untuk melihat kebijakan nanti sesuai Pancasila atau tidak,” tandas Pontjo Sutowo.