Mendagri Tjahjo Kumolo, kita pelan-pelan karena mau lebih detail, tapi kita optimis April ini mau kontrak.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Dalam Negeri mengaku proses lelang blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) jadi terhambat karena adanya kasus hukum terkait pengadaan kartu identitas tersebut.

Menurut Menteri Dalam Negeri Mendagri Tjahjo Kumolo, kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu telah mengganggu ritme kinerja jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena puluhan staf dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan.

“Saya kira iya, lelang jadi terhambat karena masalah hukum ini,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, sudah 30 staf pihaknya dipanggil untuk kesaksian, termasuk staf Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di tingkat provinsi dan kota. “Jadi secara prinsip kinerja dan lelang menjadi tidak optimal,” tegas Tjahjo Kumolo.

Karena itu, diharapkan Tjahjo Kumolo, kasus hukum yang dikatakan melibatkan sejumlah pejabat negara dan kepala daerah ini dapat segera selesai, sehingga target-target Kemendagri dapat segera dirampungkan. Sementara, penyelesaian seluruh perekamanan data penduduk secara elektronik juga telah ditargetkan harus selesai pada 2017.

“Dua tahun saya jadi Mendagri sudah banyak kemajuan soal e-KTP ini, sudah 96 persen per 1 Februari 2017. Sekarang memang sedang terhambat, mudah-mudahan Maret sudah bisa diputuskan pemenang lelangnya,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, sebelumnya lelang pengadaan blanko e-KTP pada Desember 2016, telah gagal dan diundur karena para tender tidak memenuhi syarat uji teknis. Namun, lelang blanko ini jadi kembali terhambat karena adanya kasus hukum yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Imran dan Sigiharto Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri.

loading...