Tim sukses Badja, Hanindhito Himawan, cagub DKI Anies melakukan kampanye di Masjid Al Furqon, imbauan dari salah seorang Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) Senen, tidak dihiraukan.

JAKARTA, harianpijar.com – Kampanye yang dilakukan calon gubernur DKI Anies Baswedan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat dilaporkan ke Bawaslu DKI. Tim Sukses calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menilai kampanye Anies melanggar aturan KPU.

Menurut tim sukses Badja, Hanindhito Himawan, dilaporkannya Anies ke Bawaslu karena melakukan pelanggaran pasal 66 ayat 1 huruf j, peraturan KPU nomor 12 tahun 2012 tentang dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Saya melaporkan ke Bawaslu bahwasanya itu Anies melakukan tindak pelanggaran pasal 66 ayat 1 huruf j peraturan KPU no 12 tahun 2012,” kata Hanindhito Himawan, saat berbincang, Jumat 10 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Hanindhito Himawan, saat kampanye di Gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kamis 9 Mareta 2017 baru lalu,  Anies melakukan kampanye di Masjid Al Furqon. Sementara, imbauan dari salah seorang Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) Senen, tidak dihiraukan.

“Hari Kamis pukul 13.15 WIB calon gubernur nomor 3 Anies melakukan kampanye di Masjid Al Furqon. Pada saat melakukan kampanye di Masjid Al Furqon ada Panwascam Senen Bu Leli itu tidak dihiraukan,” tegas Hanindhito Himawan.

Selain itu, dikatakan Hanindhito Himawan, itu melanggar peraturan KPU. Diharapkan Bawaslu bisa memberikan sanksi yang tegas tidak ada tebang pilih. Sedangkan laporan dengan nomor 066/LP/Pilkada-Prov-DKI/III/2017 itu diterima oleh Bagian Bidang Hukum Bawaslu DKI Jakarta  Andi Maulana.

“Saya berempat dari tim hukum Badja melaporkan ke Bawaslu hari ini (kemarin-red) sekitar pukul 21.00 WIB. Kami membawa bukti keterangan dari Panwascam dan dua berita online,” kata Hanindhito Himawan.

Selanjutnya, Hanindhito Himawan menegaskan, diharapkan laporan tersebut bisa ditindaklanjuti Bawaslu. Karena, meski sudah dilarang, tempat ibadah sudah kerap disalahgunakan sebagai ajang kampanye.

“Harapan saya tidak ada tebang pilih, semua proses hukum tanpa memandang paslon nomor 2 atau 3. Yang menarik Panwascam sudah memperingatkan aturan KPU tadi maka Bawaslu harus jelas memberikan tindakan tegas,” tegas Hanindhito Himawan.

“Apalagi kan sekarang tempat ibadah dijadikan ajang kampanye sedangkan itu kampanye dan memang sudah banyak pelanggaran berkait tempat ibadah ini tapi tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu,” tandas Hanindhito Himawan.

loading...