Mendagri Tjahjo Kumolo, dirinya berharap agar DPR segera membahas dan melakukan proses fit and proper test terhadap 14 nama calon anggota KPU dan sepuluh nama calon anggota Bawaslu, yang telah diserahkan ke DPR.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Dalam Negeri meminta jajarannya untuk kooperatif dan akomodatif jika dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kasus dugaan korupsi e-KTP telah bergulir sejak lama. Namun, baru disikapi lebih serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada era kepemimpinan Agus Rahardjo.

“Ini sudah kami tekankan ke teman-teman Kemendagri untuk terus akomodatif kepada KPK sampaikan apa yang diketahui, apa adanya,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Sementara diketahui, kedua terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP merupakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Mereka adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan Irman mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait hal tersebut, sejumlah pejabat Kemendagri kerap dimintai keterangan atau dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Banyak pejabat kami mulai dari eselon 1, eselon 2, eselon 3 di beberapa kantor Dukcapil di kabupaten kota, itu dimintai keterangan, dipanggil, dan sebagainya,” kata Menteri Dalam Negeri itu.

Selanjutnya, Tjahjo Kumolo menegaskan, dirinya tidak membantah jika proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP berdampak pada pelayanan masyarakat terhadap e-KTP. Walaupun tidak terlihat jajaran di Kemendagri,  merasa terganggu dengan bergulirnya kasus tersebut.

“Apakah dalam pelayanan masyarakat (terdampak) tentunya ada. Karena secara psikis teman-teman mungkin terganggu,” kata Tjahjo Kumolo.

“Tetapi apapun juga, selama dua tahun kami di Kemendagri cukup meningkat dari jumlah penduduk 257 juta lebih ini sudah merekam datanya sesuai target kami sudah hampir 178 juta lebih,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

loading...