Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, disarankan semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus itu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peradilan.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP mencoreng nama Indonesia di mata dunia internasional.

“Bopeng (cacat) kita keluar negeri tambah banyak, jadi lebih baik kita tidak usah terlalu menanggapi. Yang benar biarlah benar dan yang salah biarkan salah,” kata Jimly Asshiddiqie, saat dikonfirmas usai diskusi publik di Hotel Borobudur, Kamis, 9 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Jimly Asshiddiqie, dirinya menyarankan semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus itu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peradilan. Tetapi, dirinya menyesalkan dugaan keterlibatan sejumlah nama besar dari kalangan pemerintah dan anggota Dewan.

“Kasihan orang yang di DPR itu. Ya sudahlah, kita serahkan pada proses hukumlah,” tegas Jimly Asshiddiqie.

Selanjutnya, menurut Jimly Asshiddiqie, dirinya tidak khawatir soal kemungkinan munculnya serangan politik terhadap KPK, selama persidangan kasus tersebut. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah upaya merevisi undang undang KPK.

Lain itu, dirinya juga berpendapat bahwa peraturan tidak akan bisa diarahkan hanya oleh satu pihak tertentu, tapi harus melalui pembahasan. Namun, bagi Jimly Asshiddiqie KPK tidak akan bisa dilemahkan oleh partai politik.

“Saya rasa tidak ada serangan politik. Kan ada kalian awak media yang mengawal, tenang saja,” jelas Jimly Asshiddiqie.

Seperti diberitakan, sidang perdana dugaan korupsi e-KTP digelar hari ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

loading...