Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar, jajaran pejabat di Dinas PU telah melecehkan lembaga DPRD, telah dua kali panggilan mengutus seorang staf yang justru tidak bisa mengambil keputusan apapun.

BENGKULU, harianpijar.com – Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan telah dua kali melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku mitra kerja, untuk melakukan hearing terkait proses lelang pembangunan infrastruktur umum, yang belum dimulai. Hal tersebut membuat geram lembaga DPRD Provinsi Bengkulu.

Menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar, sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu berjanji akan segera memulai proses lelang pembangunan infrastruktur umum, yang telah diprogram melalui anggaran APBD tahun 2017. Namun, memasuki triwulan pertama hingga Maret ini, ternyata belum terlaksana.

“Ya, sudah masuk triwulan pertama bulan Maret ini. Tapi belum terlaksana,” kata Edi Sunandar, di Bengkulu, Rabu 8 Maret 2017.

Bahkan, menurut Edi Sunandar, pihaknya yang bermitra dengan Dinas PU telah dua kali melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas PU, untuk melakukan hearing, secara fisik tidak bisa hadir dan justru mewakilkan kepada seorang staf yang dinilai tidak berkompeten.

Lain itu, kami beranggapan, jajaran pejabat di Dinas PU telah melecehkan lembaga DPRD, telah dua kali panggilan mengutus seorang staf yang justru tidak bisa mengambil keputusan apapun.

“Kita sudah jadwalkan untuk melakukan pemanggilan ke tiga, pada awal minggu depan,” tegas Edi Sunandar, di Bengkulu.

Lebih lanjut, Edi Sunandar juga menjelaskan, dengan dua kali pemanggilan tersebut pihaknya meminta Gubernur Bengkulu dapat melakukan evaluasi kinerja Pejabat Kepala Dinas PU. Karena, setiap dilakukan pemanggilan untuk hearing beralasan sedang sibuk dan berada di luar Bengkulu.

Selain itu, pada agenda hearing pihak kami hanya ingin mempertanyakan optimalisasi realiasasi anggaran. Karena, anggaran di Dinas PU dinilai cukup besar, mencapai Rp. 800 milyar, anggaran tersebut untuk perbaikan jalan propinsi yang rusak.

“Tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan direaliasikan, seperti dimulainya tahapan lelang. Sementara kondisi jalan semakin rusak dan warga sudah banyak memasukannya ke media sosial,” kata Edi Sunandar.

Sementara, Edi Sunandar juga menegaskan, apabila dari pemanggilan ketiga nanti, pejabat Dinas PU kembali mangkir dan berhalangan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menggunakan haknya. Jika kondisi seperti ini terus berlarut, dapat dipastikan penggunaan anggaran kembali akan dilakukan menjelang akhir tahun nanti.

“Kita masih menunggu itikad baik dari jajaran pejabat Dinas PU untuk memenuhi panggilan hearing dari DPRD Provinsi Bengkulu. Namun, jika tidak ada niat baik, kita akan mulai membahas penggunakan hak bertanya kepada Pemerintah Daerah,” tandas Edi Sunandar. (elz)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR