JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif Djarot Saiful Hidayat mengatakan aksi boikot DPRD DKI Jakarta terhadap rapat-rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, erat kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurut Djarot Saiful Hidayat, hal tersebut terlihat setelah dirinya dan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani cuti kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, rencana aksi boikot itu dicabut.
“Jadi kelihatan toh sebetulnya, lah iya lah. Kan saya bilang, ini kan persoalannya selalu dikaitkan dengan Pilkada,” kata Djarot Saiful Hidyat di Jakarta, Rabu 8 Maret 2017.
Lebih lanjut, ditegaskan Djarot Saiful Hidayat, aksi boikot tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Karena, DPRD seharusnya hanya fokus untuk memecahkan persoalan-persoalan warga di DKI Jakarta.
“Harusnya apa pun itu tanggung jawab parlemen DPRD untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga. Terbukti toh, dipikir-pikir kalau caranya seperti ini saya pikir tidak sehat dan tidak bagus,” tegas Djarot Saiful Hidayat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik memastikan aksi boikot terhadap rapat-rapat dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta dicabut. Keputusan mencabut aksi boikot itu dipastikan setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diwajibkan cuti pada masa kampanye putaran kedua.
“Aksi boikot cabut, iya dong,” kata Mohamad Taufik, Senin 6 Maret 2017 baru lalu.
Lebih lanjut, Mohamad Taufik mengatakan, DPRD DKI sebelumnya hanya meminta kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait status pejabat yang menempati posisi sebagai gubernur DKI. Namun, menurut dirinya aktifnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur tidak dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kemendagri kepada DPRD DKI.
Karena itu, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan boikot, yakni Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PPP. Diketahui, DPRD pertama kali mengadakan rapat bersama Pemprov DKI Jakarta setelah mencabut boikot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 7 Maret 2017.
Pada rapat tersebut membahas permohonan persetujuan pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta jalur Selatan-Utara atau Koridor Lebak Bulus-Ancol Timur. Sementara, rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tri Wicaksana, dan pihak PT MRT.