Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dulu saya ditawarin, saya mau di komisi mana, ya sama saja. Tapi tawaran ini mungkin gara-gara Undang-undang Pilkada.

JAKARTA, harianpijar.com – Gubernur DKI Jakarta non-aktif yang juga pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dirinya pernah diminta untuk pindah dari Komisi II.

Lain itu, permintaan perpindahan dirinya itu bukan karena dia vokal mempersoalkan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, yang saat ini menjadi masalah hukum dan kasusnya sedang ditangani Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bahwa dirinya paling getol mempersoalkan sejumlah hal ketika di Komisi II DPR, termasuk menolak pengadaan e-KTP.

Sementara saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut nama-nama besar di balik dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2 triliun itu.

“Ya dulu saya ditawarin, saya mau di komisi mana, ya sama saja. Tapi tawaran ini mungkin gara-gara Undang-undang Pilkada,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada wartawan, di Jakarta, Rabu 8 Maret 2017 malam.

Lebih lanjut, dikatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dirinya yang paling ngotot ingin memasukkan pasal pembuktian terbalik bagi seluruh calon kepala daerah. Lain itu, jika pasal itu dimasukkan, seluruh pihak yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus dapat melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Hasil Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi.

Menurutnya, didalam aturan itu disebutkan bahwa jika calon kepala daerah tidak dapat membuktikan asal kekayaan yang dimilikinya, harta itu akan disita oleh negara. “Saya bilang kalau mau adil, siapapun yang mau jadi pejabat harus dapat membuktikan asal-muasal hartanya. Baru lapangan tandingnya rata,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selain itu, ditegaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok(, banyak anggota DPR lain tidak sepakat dengan ide nya itu. “Bahkan Ray Rangkuti pengamat politik bilang, ini pembuktian terbalik pasalnya Ahok nih,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Namun, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditanyakan lebih lanjut mengenai pihak mana yang memintanya pindah, dirinya enggan menjawab. Dirinya mengalihkan perhatian dengan menjawab pertanyaan lain.

Seperti diberitakan, pada tahun 2015, Ahok pernah bercerita tentang tekanan yang disampaikan oleh rekannya sesama fraksi di DPR agar dia pindah dari Komisi II. Menurut salah satu media online besar yang pernah mencatat, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pembicara dalam Seminar Sespimma Polri, di Balai Agung, Balai Kota, pada 11 Juni 2015, dia menceritakan upaya pembungkaman terhadap dirinya.

“Saya masih ingat Nurul Arifin ngomong begini ke saya, ‘Hok, ini fraksi ngomong ke gue nih, lu mau dipindahin dari Komisi II. Karena kasus e-KTP, lu itu terlalu galak dan ribut-ribut melulu, mana lu mau bikin pembuktian terbalik, UU Pemilukada, macem-macem, jadi lu mau dipindahin’,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala itu menirukan ucapan Nurul.

Selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu bertanya kepada Nurul,  ke komisi mana dia akan dipindahkan. Nurul menjawab, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dipindahkan ke Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama.

“Saya bilang lagi, ‘Oke, lu kasih tahu tuh fraksi ya, bos-bosnya semua, nanti kalau gue di Komisi VIII, gue bongkar tuh mark up dana naik haji semuanya’. Yang bongkar non-Muslim pula,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Nurul.

Namun, Nurul kemudian melapor ke Fraksi Golkar. Beberapa hari kemudian, Nurul kembali mendatangi Ahok. Kali ini, Nurul justru memberi kebebasan kepada Ahok untuk bergabung dengan komisi mana.

“Sekarang lu mau gabung ke komisi mana? Asal jangan gabung di Komisi II lagi karena komisi lagi bikin UU Pemilukada dan keberadaan lu ngerepotin’,” cerita Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meniru capan Nurul.

Lain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab, “Di komisi mana pun gue berada, pasti keberadaan gue buat lu orang sakit kepala.”

Menurut Ahok saat itu, pernyataan tersebut membuat Nurul tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, beberapa pekan kemudian, Nurul kembali mendatangi Ahok. Nurul beserta pimpinan fraksi menyerah dengan argumentasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Ya sudah, lu tetap di Komisi II saja, tapi jangan banyak ngomong ya,” kata Nurul sebagaimana ditirukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu.

loading...