Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, kami minta izin ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendirikan posko lalu kita sampaikan saran dari sisi pengamanan.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi potensi kericuhan dan tindakan anarkis, pada sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait telah dibukanya pendaftaran gugatan sengketa Pilkada Serentak 2017 oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, untuk mengamankan sidang sengketa tersebut, polisi telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi potensi kericuhan dan tindakan anarkistis.

“Pengamanan disasarkan kepada orang di sana termasuk pengunjung, jangan sampai berbenturan dan bertikai yang secara fisik menimbulkan anarkisme,” kata Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Selasa 7 Maret 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Kombes Pol Martinus Sitompul, Polri belajar dari pola pengamanan sidang sengketa di MK sebelumnya. Lain itu, pengamanan juga akan diperketat di ruang sidang. Polisi juga akan membuat posko sebagai tempat personel yang akan berjaga selama 24 jam.

“Kami minta izin ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendirikan posko lalu kita sampaikan saran dari sisi pengamanan,” tegas Kombes Pol Martinus Sitompul.

Selanjutnya, jelas Kombes Pol Martinus Sitompul, barang-barang di dalam ruang sidang diamankan agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Sementara, untuk rencana pengamanan Polri akan berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diharapkan situasi akan kondusif hingga perselisihan hasil pilkada selesai.

“Pengamanan sidang sengketa akan dilakukan semaksimal mungkin,” jelas Kombes Martinus Sitompul.

Diketahui sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai tenggat waktu selama 45 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa pilkada, terhitung sejak diserahkannya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon, pada Senin 13 Maret 2017 mendatang. Seluruh permohonan yang masuk akan diregistrasi.

Sementara, sampai hari Jumat 3 Maret 2017 pekan lalu, tercatat ada 49 permohonan pengajuan uji materi yang masuk di Mahkamah Konstitusi (MK). Total rinciannya, 45 permohonan sengketa pemilihan bupati/walikota, dan 4 sengketa pemilihan gubernur.

SUMBERKompas.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR