Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, kasus e-KTP ini bukan saja soal proyek yang besar kemudian ada korupsi di sana, namun ada korban dari pihak masyarakat.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada nama-nama besar yang diduga terkait dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Lain itu, nama-nama tersebut nanti akan dibacakan dalam persidangan.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan, sangat diharapkan KPK dapat mempercepat proses kasus e-KTP ini, karena perkaranya sendiri sudah sejak lama.

Lebih lanjut, ditegaskan Tama S Langkun, sudah dua tahun sejak penetapan tersangka, jadi biar tidak jadi PR buat KPK maka harus dipercepat. “Masyarakat juga berharap perkara ini bisa diusut tuntas dan seluas-luasnya artinya bisa dituntaskan maksud saya,” kata Tama S Langkun, Minggu 5 Maret 2017 kemarin.

Selanjutnya, Tama S Langkun menjelaskan, kasus e-KTP ini bukan saja soal proyek yang besar kemudian ada korupsi di sana, namun ada korban dari pihak masyarakat. Diketahui, sampai hari masih banyak orang yang belum mempunyai e-KTP itu.

“Artinya sesuatu yang sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari. Makanya kita berharap kasus ini segera dituntaskan sehingga bisa dibongkar dan pelaku-pelaku lain bisa dijerat juga termasuk masyarakat agar tidak menimbulkan korban banyak lagi,” jelas Tama S Langkun.

Sementara. soal nama-nama besar yang terlibat, pihak nya belum mengetahui, dan masih menunggu keterangan resmi dari KPK di persidangan.  “Jadi pembacaan dakwaan memang menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu dan masyarakat juga yakin ketika e-KTP dibongkar akan menggegerkan seperti ketua KPK bilang ada beberapa nama besar yang akan kelihatan jika dakwaan sudah dibacakan,” kata Tama S Langku.

Sedangkan, dampak dari penanganan perkara kasus korupsi pastinya berefek karena orang yang dijerat itu sudah pasti dari penyelenggara negara dengan jabatan strategis.  Bahkan, beberapa waktu yang lalu juru bicara KPK maupun pimpinan KPK mengkonfirmasi terkait dengan pengembalian uang yang dikembalikan oleh sejumlah anggota DPR.

“Itukan berarti e-KTP juga ternyata memiliki problem yang serius bukan cuma sekedar proyeknya saja tetapi juga pada saat proses anggaran bergulir,” tandas Tama S Langkun.

SUMBERRepublika.co.id
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR