Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saya enggak mengabaikan ikut pembahasan, tapi bukan berarti saya terima macam-macam itu. Karena semua anggota Komisi II DPR juga disebutkan.

JAKARTA, harianpijar.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak membantah kalau dirinya pernah ikut terlibat dalam pembahasan pengadaan proyek e-KTP. Tetapi hal itu saat dirinya masih duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI.

Namun, terkait hal tersebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan tegas dirinya tidak terlibat atau pun ikut menikmati uang haram proyek tersebut.

“Saya enggak mengabaikan ikut pembahasan. Tapi bukan berarti saya terima macam-macam itu. Karena semua anggota Komisi II DPR juga disebutkan. Tapi saya tegaskan tidak sepeser pun ada. Saya justru paling kenceng kritis rencana itu,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat dikonfirmasi, Minggu 5 Maret 2017.

Sementara, menurut  Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, sebelumnya pihaknya (KPK-red) pernah menyebut ada total uang Rp 247 miliar yang disita sepanjang 2016 dalam kasus itu. Uang yang dimaksud berasal dari perorangan dan beberapa korporasi.

“Walaupun tidak semua anggota DPR yang diperiksa secara otomatis mereka diduga menerima aliran dana, tapi kami mengkonfirmasi dalam proses penyidikan bisa saja kita melakukan pemeriksaan saksi A, misalnya, pada saat itu mengetahui bahwa rekan kerjanya atau koleganya menerima aliran dana,” kata Febri Diansyah.

Lebih lanjut, Febri Diansyah menjelaskan, saat ini pihaknya baru menetapkan dua orang tersangka, yaitu Sugiharto dan Irman yang segera menjalani sidang. Diketahui, kedua tersangka merupakan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika proyek itu bergulir.

Tetapi, lanjut Febri Diansyah, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dari DPR meski sejumlah nama pernah diperiksa sebagai saksi. “Kita tidak bisa menyebutkan siapa saja anggota DPR RI yang diduga menerima aliran dana, termasuk siapa saja yang sudah mengembalikan dana tersebut, yang totalnya Rp 250 miliar,” jelas Febri Diansyah.

Seperti diberitakan, rencananya sidang perdana akan digelar pada Kamis, 9 Maret 2017 mendtang. Sedangkan, Majelis hakim yang akan mengadili kasus itu adalah John Halasan Butar Butar, Franki Tambuwun, Emilia, Anshori, dan Anwar. Sidang ini nantinya akan dipimpin John Halasan Butar Butar yang menjadi ketua majelis hakim.

SUMBERTribunnews.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR