Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, kita komit untuk memberantas korupsi dan itu lah gunanya pendampingan dari KPK.

BENGKULU, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat ini terus melakukan sosialisasi sebagai langkah pendampingan dalam pencegahan korupsi, di Provinsi Bengkulu.

Menurut Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Adlinsyah Nasution, pihak akan terus melakukan pendampingan terhadap rencana aksi dan target capaian yang disusun pemerintah daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut, dimulai dari kepatuhan administrasi birokrasi dan program-program rencana kerja anggaran pada setiap dinas.

“Hal ini bertujuan agar anggaran daerah berjalan sebagaimana mestinya,” kata Adlinsyah Nasution, di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Jumat, 3 Maret 2017.

Lebih lanjut, dikatakam Adlinsyah Nasution, Kepahiang menjadi Kabupaten ke-6 yang akan didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah sebelumnya 5 Kabupaten/kota telah didampingi dalam pengawasan anggaran daerah.

Selanjutnya, Adlinsyah Nasution juga menjelaskan, terkait masalah aset daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga siap melakukan pendampingan dan menindak-lanjutinya.

“Pembiaran terhadap aset, sehingga menjadi terbengkalai tidak boleh dibiarkan, karena bisa berpotensi korupsi,” jelas Adlinsyah Nasution.

Sementara, Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, mengatakan, permintaan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kesepakatan bersama tentang pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditandatangani pada 21 September 2016 lalu.

“Kita komit untuk memberantas korupsi dan itu lah gunanya pendampingan dari KPK,” kata Hidayatullah.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR