JAKARTA, harianpijar.com – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, menilai pengusutan dugaan tindak pencucian uang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) oleh polri, kental nuansa politik. Lain itu, diminta polri berlaku adil dalam mengusut suatu perkara.
Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, pengusutan dugaan tindak pencucian uang GNPF MUI, aroma politis nya tercium menyengat. “Aromanya politis tercium menyengat bukan kental lagi,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Sabtu 25 Februari 2017.
Lebih lanjut, juga dikatakan Dahnil Anzar Simanjuntak, polri tidak mengusut dana yang masuk ke teman Ahok. Karna itu, dirinya menilai adanya tebang pilih yang dilakukan oleh polri. Lain itu, dugaan adanya tindak pidana dalam asal usul dana teman Ahok, sempat muncul ke publik. “Namun, tidak diusut dan nasibnya tidak jelas,” jelas Dahnil Anzar Simanjuntak.
Diketahui, saat ini Polri tengah mengusut dana aksi bela Islam yang diduga hasil dari tindak pidana. Selain itu, Polri juga telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini.
Selanjutnya, dijelaskan Dahnil Anzar Simanjutak, dengan kasus ini dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada polri akan semakin menurun. Pasalnya, polri seolah terus mencari kesalahan dengan mengkriminalisasi tokoh-tokoh umat.
“Polisi harus berlaku adil, karena apabila tidak maka kekecewaan publik kepada polisi akan semakin terakumulasi,” jelas Dahnil Anzar Simanjutak.
Seperti diberitakan, kuasa hukum GNPF MUI, Kapitra Ampera menyatakan dana yang berada dalam rekening milik Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) bukan dari hasil tindak pidana. Uang tersebut murni dari sumbangan masyarakat untuk aksi bela Islam yang dipelopori GNPF.