Sikap Empat Fraksi DPRD Tolak Rapat, Tidak Mencerminkan Demokrasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Foto:Google).

JAKARTA, harianpijar.com – Sikap empat fraksi DPRD DKI Jakarta yang menolak rapat bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dianggap tidak mencerminkan demokrasi. Lantaran, keputusan Kemendagri tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dirinya menyayangkan sikap empat fraksi DPRD DKI yang menolak (boikot-red) rapat bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hal itu tidak mencerminkan demokrasi.

“Boikot itu bukan mencerminkan demokrasi kita yang berkeadaban. Boikot itu kan politik menang-menangan,” kata Hasto Kristiyanto di Balai Kota DKI, Jumat 24 Februari 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Hasto Kristiyanto, pada prinsipnya kepala daerah ataupun presiden yang telah dipilih secara langsung dijamin haknya selama lima tahun oleh konstitusi. Lain itu, Kepala daerah akan dicopot apabila melanggar undang-undang, seperti melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga:   Djarot: PNS DKI Menyambut Gembira Permohonaan Maaf dari Ahok

Sementara, Hasto Kristiyanto juga menjelaskan, awal di balik boikot itu adalah permasalahan yang terjadi pada masa lalu, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memotong anggaran APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. Kebijakan pemotongan alokasi anggaran itu dilakukan Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena tidak bersentuhan langsung dengan rakyat.

“Itu hukumnya kecuali melakukan tindak pidana korupsi, Pak Basuki Tjahaja Purnama dan Pak Djarot justru memerangi korupsi itu. Tetapi asal-muasalnya di masa lalu kita melihat ketegangan dengan DPRD karena ada upaya untuk memasukkan APBD Rp 12 triliun, beli anggaran yang tidak prorakyat. Di situlah Pak Basuki melawan kepentingan-kepentingan anggota DPRD yang ingin menikmati anggaran untuk kepentingan kelompoknya,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Baca juga:   Di Manado Sulut, Resolusi Tolak HTI dan FPI Bergema di Ruang Dewan

Sedangkan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI, menurutnya telah hadir sebagai pemimpin tegas melawan politisasi anggaran untuk korupsi itu. Sementara, aksi boikot tersebut hanya karena luka soal penolakan anggaran di masa lalu.

“Itu yang dilawan Pak Basuki sehingga mungkin ini masih ada ketegangan di masa lalu dan kemudian mereka, karena kepentingan yang tidak terpenuhi, melakukan aksi boikot,” tandas Sekjen PDIK perjuangan itu.

Sebelumnya diketahui, keempat fraksi yang menolak mengikuti rapat bersama eksekutif adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB. Langkah tersebut diambil sebagai sikap mereka atas keputusan Kemendagri tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

SUMBERdetik.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini