Ketua Komite Hukum Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Fitria Sumarni, ibadah merupakan hak warga negara yang tidak boleh dikurangi, bahkan oleh negara sekali pun.

DEPOK, harianpijar.com – Terkait penyegelan Masjid Al Hidayah di Jalan Raya Muhtar Rt.3 Rw.7 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan sawangan, Depok, Jawa Barat, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, tidak memiliki dasar hukum.

Menurut Ketua Komite Hukum Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Fitria Sumarni, penyegelan Masjid Al Hidayah ini sudah yang keenam. Karena itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Depok akan tetap melaksanakan ibadah karena kebebasan beragama dijamin oleh Undang-undang.

“Ibadah merupakan hak warga negara yang tidak boleh dikurangi. Bahkan, oleh negara sekali pun,” kata Fitria Sumarni, Jumat, 24 Februari 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Fitria Sumarni, peneyegelan yang dilakukan sejak 2011 tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang benar. Saat ini, kami sedang bicarakan di internal untuk menempuh jalur hukum.

“Kami akan tetap melaksanakan ibadah seperti shalat dan mengaji. Ahmadiyah adalah Islam,” tegas Fitria Sumarni.

Selanjutnya, menurut Fitria Sumarni, semestinya pemerintah bisa melindungi kebebasan beragama warganya, sekali pun berbeda paham. Selain itu, penyegelan Masjdi Al Hidayah yang dilakukan Pemerintah Depok, telah menyalahi aturan.

Karena itu, menurutnya di Surat Keputusan Bersama nomor 3 tahun 2008 dan nomor 199 tahun 2008, tidak ada pernyataan tertulis yang menyebutkan bahwa ibadah dilarang. “Masjid tidak boleh disegel. Sebab, tempat ibadah,” kata Fitria Sumarni.

Sementara, jelas Fitria Sumarni, dirinya telah memberikan surat kepada kepolisian untuk melindungi kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Depok. Lain itu, total ada 400 orang pengikut Ahmadiyah di Depok.

Sedangkan yang aktif untuk shalat Jumat di Masjid Al Hidayah mencapai 100 orang. “Kami apresiasi kinerja kepolisian yang telah memberikan perlindungan hukum. Semoga tidak ada pengosongan masjid dan intimidasi.” tandas Fitria Sumarni.

Baca juga:   Anies Kampanye di Masjid Dewan Dakwah, Larangan Panwascam Tak Dihiraukan

Sementara, menurut Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Vendra Budiana mengungkapkan Masjid Al-Hidayah berdiri sejak tahun 1999. Masjid juga terbuka untuk umum dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai tempat ibadah dan rumah tinggal sejak tahun 2007.

Selanjutnya, dikatakan Vendra Budiana, komunitas Ahmadiyah selama ini terlibat aktif dalam kegiatan sosial masyarakat Sawangan dan aktif bersilaturahmi dengan para tokoh dan ulama di Sawangan. “Kami tidak pernah melanggar hukum apapun,” kata Vendra Budiana.

Lain itu, menurutnya, di dalam SKB Tiga Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, itu tidak tertulis larangan melakukan ibadah dan kegiatan. Sehingga penutupan paksa masjid oleh pihak Pemkot Depok yang berdasarkan pada SKB tersebut, tidak berdasarkan aturan yang benar.

Karena itu, jelas Vendra Budiana, tindakan penutupan paksa oleh Pihak Pemkot Depok juga tidak berdasar keputusan pengadilan. Jadi, penutupan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selanjutnya, masalah agama adalah otoritas pemerintah pusat bukan pemerintah daerah, sesuai undang-undang otonomi daerah. Karena itu, sangat disayangkan sikap Pemkot Depok yang bersikap diskriminatif dan tidak melaksanakan keewajibannya untuk melindungi warganya melaksanakan ibadah.

“Hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh negara melalui undang-undang dasar,” jelas Vendra Budiana.

Lain itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) meminta ketegasan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk memastikan Pemkot Depok tidak menghalangi hak beribadah dan berkumpul komunitas Ahmadiyah sesuai keyakinannya. Termasuk Masjid Al-Hidayah yang dikelolah JAl Depok.

Baca juga:   Di Masjid Cut Nyak Dien, Anies: Air Diambil dari Tanah, Dikembalikan ke Tanah

Sedangkan, menurut Kepala Satpol PP Kota Depok Nina Suzana mengatakan penyegelan tersebut telah sesuai prosedur. Memang, menurutnya penyegelan tersebut tidak perlu melalui putusan pengadilan karena telah dinyatakan larangannya di SKB tiga menteri sampai Peraturan Wali Kota.

“Pemerintah telah menyegel kembali. Kami harap tidak ada aktivitas lagi di sana,” kata Nina Suzana.

Diketahui, Pemerintah Depok melakukan penyegelan masjid tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama nomor 3 tahun 2008 dan nomor 199 tahun 2008, Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2011 tentang larangan kegiatan jamaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, Peraturan Daerah Depok nomor 9 tahun 2004 tentang pejabat penyidik negeri sipil dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 tahun 2011 tentang larangan jemaat Ahmadiyah Indonesia di Depok.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Nina Suzana, bila JAI keberatan dengan penyegelan tersebut, mereka bisa menempuh jalur hukum. “Keberatan silahkan ke pengadilan. Segel itu larangan kegiatan dan aktivitas JAI,” tegas Nina Suzana.

Selain itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Depok mengatakan masyarakat rencananya melakukan tablik akbar untuk menolak aktivitas JAI di Masjid Al Hidayah di Terminal Sawangan. Lain itu, mereka juga berencana menduduki masjid tersebut. “Mereka ingin memasang spanduk penolakan juga. Tapi, kami cegah,” kata Kapolres Kota Depok.

Selanjutnya, Polisi akan menjaga masjid tersebut untuk menghindari tindakan anarkistis pengunjuk rasa. Namun, saat ini kegiatan JAI di masjid tersebut telah dihentikan. “Kami akan tetap melindungi siapa pun warga negara Indonesia,” tandas Kapolres.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar